PKI, RMS, PRRI permesta

1.                                                                                                                                                Latar Belakang

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usahapemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.PKI merupakan par Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya

A.    Dengan dimulainya demokrasi terpimpin di Indonesia kegiatan politik didominasi oleh PKI.Perkembangan polotik pada saat itu di dasarkan pada pelaksanaan NASAKOM( nasionalis,agama,dan komunis).Hal itu menyebabkan PKI mendapatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya diGerakan 30 September PKI (G30s PKI)

 semua lapisan masyarakat termasuk di pemerintahan dan ABRI.

Perluasan PKI semakin intens dalam masyarakat yang didorong oleh hal-hal sebagai berikut :

a.       Keputusan pemerintah membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI ) yang merupakan kekuatan polotik pesaing PKI pada bulan agustus 1960 makin memperkuat kedudukan PKI secara politik di Indonesia

b.      Kondisi ekonomi yang semakin menurun di manfaatkan oleh PKI untuk membangun simpati terutama di kalangan masyarakat bawah karena mereka paling mengalami tekanan ekonomi akibat-akibat harga barang yang terlampau mahal.,

c.       Keberhasilan PKI memobiliosasi para buruh,petani,nelayan,pedagang kecil,dan pegawai rendahan dengan menjanjikan untuk mendapatkan kenaikan pendapatan.

d.      Pada akhir tahun 1963 PKI melakukan gerakan aksi sepihak terutama di Jawa,Bali dan Sumatra Utara dengan mengambil tanah milik petani kaya serta perkebunann milik pemerintah untuk di bagikan kepada para petani pendukung PKI  yang dilakukan dengan tindakan kekrasan.

Dampak dari sepak terjang PKI tersebut adalah di tengah masyarakat muncul kelompok yang anti PKI.Sehimgga terjadi pertikaian berkepanjanagan.Gerakan anti PKI muncul di semua lapisan masyarakat terutama dari kelompok intelektual dan para seniman. Misailnya,Organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sebagai salah satu kelompok seniman dan budayawan pendukung PKI mendapat reaksi dari kelompok anti Lekra( PKI ).

Upaya PKI untuk memperluas pengaruhnya:

a.       Melakukan aksi demonstrasi dan membuat selebaran-selabaran yang bersifat menghasut,dan memfitnah.

b.      Melakukan aksi kekrasan seperti penganiyayan terhadap para kader Pelajar Islam Indonesia  (PII) yang terjadi di Kediri.

c.       Berusaha mewujudkan ide pembentukan Angkatan ke-5 di luas struktur ABRI dan kepolisian yang nantinya akan di isi oleh para kader PKI.

d.      Mendukung sifat pemerintah RI yang keluar dari keanggotaan PBB dengan alasan semua keputusan PBB terlalu di dominasi oleh blok kapitalis iperialis yang merupakan musuk kominis di manapin di seluruh dunaia.

Persiapan Pemberontakann PKI

PKI menuntut di bentuknya angkatan ke -5 yang terdiri dari buruh dan tani yang di persenjatai.melakukan aksi sepihak,sabotase (terhadap transportasi kereta  api yang di lakukan oleh Serikat Buruh Kereta Api pada januari-oktober 1964 ) dan aksi terror( yang terjadi di Kediri yang di kenal dengan peristiwa Kanigoro pada tanggal 13 januari 1965 yaitu PKI melakukan penyerbuan,penganiyayaan terhadap para Kiayi dan imam masjid serta merusak masjid.

hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan situasi revolusioner  sebagai persiapan untuk melakukan kudeta.melakukan aksi fitnah,PKI mendapatkan angin segar untuk menanmkan pengaruh mereka sejak munculnya ide NASAKOM (nasionalis,agama, dan komunis ) yang di canangkan oleh presiden Soekarno.Konsekuensi dari gagasan NASAKOM tersebut,pada tahun 1962, D.I Aidit duduk menjadi anggota kabinet sebagai mentri Negara.Orang-PKI lainnya ada yang duduk di berbagai lembaga Negara secara resmi.

Perebutak Kekuasaan Oleh PKI

Dengan persiapan yang matang,PKI melakukan aksi subversib terhadap pemerintahan RI yang sah.oleh karena itu,pada jam 22.00. wib, tanggal 30 september 1965, PKI mengadakan pemberontakan.Pada waktu itu ,Lettu Dul Arief memrintahkan anggota cakrabirawa (pasukan pengawal presiden) di asrama Tanah Abang segera berangkat ke lubang buaya, ketempat yang telah di tetapkan menjadi pusat aksi.di sana telah berkumpul anggota Batalion 454 / para devisi Diponegoro, Batalion 530/ para devisi Brawijaya , PGT AURI ,Brigif 1 Kodam Jaya, serta Sukwan-Sukwati,Pemuda Rakyat dan Jerwani.Gerakan ini mereka namakan Gerakan 30 September.

Berdasarkan rencana,kekuatan fisik G30- SPKI pada wakti itu di bagi atas  kelompok tugas

1.      Komando penculikan dan penyergapan di pimpin oleh Lettu Dul Arief  (mereka memuliki nama samara )

2.      Komando penguasaan kota di pimpin oleh Kapten Suradi

3.      Komando Basis di pimpin oleh Mayor (Udara ) Gatot supresno

Komando penculikan memulai aksinaya pada waktu menjelang subuh dan berhasil membawa korbannya ke lubang buaya dalam keadaan sengsara,mati, atau terluka parah, kecuali Jendral Nasution yang dapat meloloskan diri namun, ajudannya Lettu Rjere Tendean menjadi korban keganasan PKI.Sementara komando penguasa kota mengadakan steling  di pusat kota Jakarta( lapangan monas)  dan berhasil menguasai gedung RRI .

Dari RRI inilah pada tanggal 1 oktober  1965 disiarkan pengumuman dari komandan G 30 SPKI ,Letkol Untung yang menyatakan bahwa  sejumlah endral dari TNI-AD telah berkomplot dengan suatu organisasi yang bernama Dewan Jendralyang bertujuan merebut kekuasaan Negara.Dan diumumkan juga  tentang telah dkuasainya alat komunikasi dan bangunan penting lainnya dan presiden Sokarno berada dalam keadaan selamat atas perlindungan Gerakan 30 September.

Pada tanggal 2 oktober 1965 siang hari,kekuatan inti G30 SPKI megalami kemacetan dalam aksi lanjutannya, komunikasi antar  pemimpin gerakan tidak lancar dan pada akhirnya, sore hari jam 19.00 WIB ,RRI berhasil direbut kembali oleh RPKAD  sehingga pada jam 20.00 WIB tanggal 1 oktober 1965 dapat digunakan untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang telah terjadinya tindakan penghianatan oleh G30 SPKI dan penculikan bebrapa perwira tinggi TNI-AD.

2.      Beberapa Pandangan tentang G 30 S/PKI

Setelah era reformasi 1998, masyarakat Indonesia mengenal beberapa versi tentang dalang percobaan kudeta pada 1965.Pada masa Orde Baru, di sekolah hanya dikenal dan diajarkan versi tunggal bahwa PKI dalang peristiwa tersebut.Ini merupakan versi yang paling tua karena pembantu Soeharto seperti Yoga Sugama sejak 1 Oktober sudah menduga PKI di balik kudeta tersebut.Keyakinan itu sudah ada lebih dahulu walaupun upaya pembuktian baru dilakukan belakangan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa.

Versi berikutnya disampaikan Ben Anderson dan Ruth McVey bahwa intrik tersebut merupakan persoalan intern Angkatan Darat. Formula ini dikenal sebagai Cornel Paper.Ben Anderson kemudian melangkah lebih jauh. Dalam tulisannya kemudian, dia menguraikan keterlibatan Kodam Diponegoro atau ini merupakan masalah intern Komando Daerah Militer Jawa Tengah. Dikatakan, perwira dari daerah itu yang paling banyak terlibat dalam Gerakan 30 September (Untung, Latief) juga sebaliknya yang melakukan penumpasan selanjutnya (Yoga Sugama, Ali Murtopo). Dalam wawancara sangat panjang dengan Sersan Mayor Bungkus (salah satu pelaku penculikan jenderal pahlawan revolusi) yang dimuat pada jurnal Indonesia terbitan Universitas Cornell, Anderson menjelaskan tentang jaringan orang-orang asal Madura yang bergerak di lapangan.

Versi ketiga, keterlibatan CIA semakin kuat dengan dibukanya arsip-arsip Departemen Luar Negeri AS setiap tahun.Disebutkan bahwa pihak AS menyumbang Rp 50 juta kepada KAP (Komite Aksi Pengganyangan) Gestapu.Terdapat keterangan rinci tentang bantuan alat-alat telekomunikasi, tetapi 13 baris kalimat dihapus (not declassified).Apakah itu semacam walky-talky, kenapa harganya sampai 3 juta dolar AS? Daftar nama pengurus PKI di seluruh Indonesia yang diberikan AS kepada AD. Telegram Kedubes AS di Jakarta kepada Department of State, 4 November 1965 berbunyi AS yang ketika itu menghadapi Perang Vietnam tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Menurut David T. Johnson (1976), terdapat enam skenario yang dapat dijalankan Amerika Serikat menghadapi situasi yang memanas di Indonesia:

1.      Membiarkan saja,

2.       Membujuk Soekarno mengubah kebijakan,

3.      Menyingkirkan Soekarno,

4.      Mendorong Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan,

5.      Merusak kekuatan PKI,

6.      Merekayasa kehancuran PKI dan sekaligus kejatuhan Soekarno.

Ternyata skenario terakhir yang dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan.

Keterlibatan Presiden Soekarno merupakan tesis dari Antonie Dake dan John Hughes. Dake mengulang lagu lama dengan menerbitkan Sukarno File tahun 2005 dalam bahasa Indonesia dan dengan didukung sebuah penerbit Indonesia. Ini dapat dianggap sebagai versi keempat.

Versi berikutnya tentang keterlibatan Soeharto dapat dilihat pada analisis tentang "kudeta merangkak" yang disampaikan oleh Wertheim dan Saskia Wieringa. Analisis yang bersifat post factum menyebutkan bahwa kudeta terdiri atas dua, tiga, empat periode, dan seterusnya.

Subandrio melihat kudeta merangkak itu terdiri atas empat tahap.Tahap pertama, penyingkiran para jenderal pesaing Soeharto pada 1 Oktober 1965. Tahap kedua, memperoleh Supersemar yang kemudian dijadikan dasar pembubaran PKI yang merupakan partai--dengan klaim 3 juta anggota--yang mendukung Bung Karno pada 12 Maret 1966. Tahap ketiga, penangkapan 15 orang menteri yang loyal terhadap Bung Karno pada 18 Maret 1966. Tahap keempat, mengambil alih kekuasaan dari Soekarno (tahun 1967 sebagai pejabat presiden dan tahun 1968 sebagai presiden)

Sejalan dengan teori "kudeta merangkak Soeharto" itu, uraian Prof Dr Suwoto Mulyosudarmo (alm) dapat dikategorikan sebagai "kudeta merangkak MPRS".Jadi, perebutan kekuasaan dari Soekarno dilakukan melalui serangkaian TAP MPRS yang justru tidak konstitusional.Misalnya, jabatan "Pejabat Presiden" yang diberikan kepada Soeharto pada 1967 yang sebetulnya tidak ada dalam UUD 1945. Suwoto menulis buku Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara (Gramedia Pustaka Utama, 1997) yang berasal dari disertasinya pada Universitas Airlangga Surabaya, 1990

Pelengkap Nawaksara

Tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara di depan MPRS. Dia menguraikan tentang sembilan pokok persoalan yang dihadapi negara.Namun, Soekarno masih disuruh oleh MPRS untuk melengkapi pidato tersebut. Dalam Pelengkap Nawaksara yang disampaikan 10 Januari 1967, dia menguraikan bahwa peristiwa itu merupakan pertemuan dari tiga sebab, yakni keblingernya pimpinan PKI, kelihaian subversi Nekolim, dan adanya oknum-oknum yang tidak benar.

Buku yang terbaru dari John Roosa The Pretext of Mass Murder menjelaskan keblingeran tersebut, yakni ikut merencanakan penculikan terhadap tokoh yang dianggap mereka sebagai Dewan Jenderal. Keblingeran kedua adalah masih terus mengeluarkan statemen kedua dan ketiga tanggal 1 Oktober 1965, padahal Presiden Soekarno sudah memerintahkan menghentikan gerakan tersebut melalui Brigjen Soepardjo.

Yang dimaksud dengan Nekolim oleh Soekarno tentulah pihak AS.Dalam konteks ini, jelas termasuk pula Inggris (dan Australia).Namun, peran Uni Soviet (dan Pakta Warsawa) serta RRC dan Jepang tak boleh diabaikan pula.Negara-negara asing itu memiliki kepentingan sangat besar terhadap siapa yang berkuasa di Indonesia.

Mengenai "oknum yang tidak benar" konon merupakan rumusan yang dihaluskan karena dalam pembicaraan dengan beberapa tokoh ketika menyusun pidato, Soekarno menggunakan istilah "Jenderal yang tidak benar".Apakah yang dimaksudkan adalah Soeharto?

Dibandingkan dengan versi-versi lain, analisis Bung Karno lebih lengkap, menyangkut faktor luar negeri dan dalam negeri. Peristiwa Gerakan 30 September yang begitu kompleks tentu tidak mungkin digerakkan oleh satu orang atau satu pihak saja.Rumusan Soekarno itu juga mencakup sekaligus beberapa versi, bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh versi itu telah termasuk dalam pelengkap pidato Nawaksara.

Sebagai seorang presiden yang tentu menerima informasi dari banyak pihak dan juga berada di pusat kekuasaan, wajar kalau Soekarno dapat memberikan teori tentang Gerakan 30 September yang lebih canggih daripada teori lain.

3.      Tindakan yang Diambil Pemerintah

Setelah mengetahui basis G30 S/PKI ,keesokan harinya tanggal 2 oktober 1965 Pangliama Kostrad mengirim pasukan RPKAD dan Yon 382/ Para Kujang Divasi Siliwangi  dengan di perkuat oleh satu kompi  tank dan satu kompi panser ke tempat tersebut.ternyata,  sebagian pasukan penjaga lapangan telah meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma,sebagian lagi kabur ke luar kota.Upaya untuk mencari para perwira TNI-AD  yang di culik PKI lebih intensif.atas petunjuk seorang anggota kepolisian yang menjadi tawanan G30 SPKI yang berhasil melarikan diri,di dapat keterangan bahwa para perwira tinggi TNI-AD dibawa ke lubang buaya.Setelah didelidiki,pada tanggal  oktober 1965 para perwira tinggi tersebut ternyata di masukkan ke dalam sebuah sumur  yang berdiameter  ¾ m dengan kedalaman 12 m. yang  terletak di Pondok Gede,Kecamata Pasar Rebo,Jakarta.

Mulai jam 17.00 WIB (3 oktober 1965 )dilakukan penggalian oleh RPKAD  karena ada halangan penggalian di lakukan keesokan harinya oleh Intai Ampibi  KKO AL..Setelah jenazah para perwira dapat diangkat dari sumur tua itu,terlihatlah siksaan yang mereka alami sebelum mereka meninggal sebagai saksi bisu bagi bangsa Indonesia.Jenazah para perwira kemudian dimakamkan di  makam pahlawan Kalibata.Para korban keganasan G30 SPKI kemudian diangkat menjadi pahlawan Revolusi dan di beri pangkat tertinggi.

B.     Gerekan Maluku Selatan (RMS)

1.      Latar Belakang

RMS merupakan suatu gerakan separatis dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Pasca diproklamasikannya kemerdekaan RMS, para aktivis RMS pun melarikan diri ke negara kincir angin Belanda akibat operasi penumpasan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Republik

Indonesia Serikat (APRIS).Pasca ditumpas oleh pasukan APRIS dan mengasingkan diri di Belanda, RMS pun seakan tenggelam.Gerakan separatis itu dihidupkan kembali setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, terutama oleh tokoh-tokoh warga keturunan Malukudi Belanda. Eksisnya RMS di Belanda memberi angin segar bagi bangkitnya lagi harapan pada sebagian kecil rakyat Maluku.

Tanggal 24 April 1950, mantan jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT), Dr

C.R.S. Soumokil bersama rekan-rekannya memproklamasikan berdirinya Republik Maluku

Selatan, terpisah dari Republik Indonesia dan menetapkan Kota Ambon sebagai pusat

pemerintah mereka. Proklamasi RMS tersebut didukung oleh sisa-sisa pasukan KNIL

(Koninklijke Nederlands Indische Leger), terutama bekas pasukan khusus KST (Korps

Speciale Troepen) yang secara tegas menyatakan menolak untuk bergabung dalam Angkatan

Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sekaligus menolak perintah untuk melalukan

demobilisasi

Adapun faktor-faktor Kemunculannya RMS diantaranya pada masa penjajahan

pemerintahan Belanda, masyarakat Maluku telah banyak diberikan fasilitas pendidikan dan

menarik masyarakat Ambon yang beragama Kristen untuk menjadi bagian dalam

pemerintahannya, terutama ke dalam birokrasi dan tentara. Jika dibandingkan dengan

pemerintah Indonesia yang pada saat itu hanya memusatkan perhatian pada daerah-daerah

tertentu saja (sentralistik). Sehingga membuat masayarakat Ambon Maluku lebih makmur

dibawah kepemimpinan Belanda dan berkaitan dengan orang-orang pro Belanda yang merasa

terancam kedudukan jika Indonesia benar-benar merdeka

Ketika pada 1945, Belanda kembali menguasai Ambon, langsung dibangun dengan

pembangunan rumah-rumah, pertokoan dan gedung-gedung perkantoran hingga Ambon ini

mulai berbentuk sebagai kota. kenari di tebang untuk digunakan sebagai kayu bakar. Hasilnya menjelang penyerahankedaulatan kehidupan Ambon sudah menjadi lebih baik, dan kota Ambon mulai menjadi indah dan kehidupan menjadi tenang, lantaran kegiatan ekonomi sudah membaik. Bahkanlebih baik di banding dengan kota-kota besar di Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera yanghancur sebagai akibat dari revolusi. Sementara Ambon tidak pernah mengalami revolusi

sosial ataupun revolusi fisik setelah pasca Perang Dunia II

Berdirinya RMS di Republik ini tentu mempunyai latar belakang dan fakta sejarah

yang cukup panjang. Dari perjalanan panjang dan sepak terjang RMS dapat dikatakan sangat berbahayakarena jelas-jelas ingin mendirikan satu negara di dalam negara Indonesia.RMS

tetap ada, tetap eksis dan berani melawan pemerintah Indonesia secara terbuka dimatainternasional.

Disamping itu, tak dapat dipungkiri, bahwa salah satu akar penyebab munculnya

gerakan separatis di Indonesia seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku dan OPM diPapua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat diwilayah-wilayah tersebut. Aceh dan Papua dikenal sebagai daerah yang memilikikekayaan alam yang sangat melimpah tapi penduduk di sana miskin. Karena itu,upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat menjadisangat penting.

Struktur Gerakan Separatis RMS

Seperti halnya sebuah negara dan pemerintahan gerakan separatis RMS juga

mempunyai struktur kepemimpinan baik pemerintahan yang berada di Belanda maupun di

Maluku :

1.      Pemerintahan RMS di Belanda

J.Wattilete Presiden Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemerintah darurat RMS terdiri atas kepala negara dan menteri-menteri. Kepalanegara mengetuai dewan kementerian lagipun memegang Soal Umum.Pada saat ini menteri-menteri yang telah diangkat:Trientje Magdalena Solisa sebagai menteri Penerangan dan PembentukanDrs. Willem Victor Sopacua sebagai wakil kepala negara dan menteri Maluku danNationbuildingIr. Edy Rahantoknam sebagai menteri Perkembangan dan Kerjasama

2.      Pemerintah RMS di Maluku

Dr. Alex Manuputty sebagai Pemimpin dan KoordinatorSimon Saiya sebagai penyelenggara eksekutif pimpinan pemerintahan RMS diMalukuFrans Sanmiasa Menteri Dalam Negerinya merangkap wakil penyelenggarapemerintahan.

Markus Anakotta menjabat sebagai sekretaris dan dilengkapi dengan tiga orangpengendali lapangan serta lima orang pelaksana lapangan

2.      Berbagai Pendapat atau Versi Mengenai RMS

Munculnya kembali nama RMS di dunia internasional, Belanda, yang ingin membawa Presiden SBY ke pengadilan Den Haag, mengejutkan banyak pihak terlebih lagi Pemerintah Indonesia.“RMS menuntut ke pengadilan karena RMS mempunyai data yang dirilis oleh NGO HAM Australia.Isinya ialah perlakuan tidak manusiawi yang diterima 19 penari Cakalele oleh aparat keamanan,” kata Hafid Abbas, Kabalitbang HAM, pada diskusi “Dampak Gerakan RMS di Belanda.Hafid juga mengatakan bahwa, RMS juga menuntut agar diberitahukan lokasi makam mantan Presiden RMS, Soumokil.

Salah satu latar belakang tumbuhnya kembali gerakan separatis RMS adalah dukungan masyarakat,“Agar RMS tidak ada lagi, dan RMS tidak mendapat dukungan dari masyarakat Maluku lainnya dengan berikan keadilan, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu pola kekerasan yang dilakukan terhadap orang RMS harus dihilangkan,” kata Nelson Simanjuntak, Komisoner HAM.

Kekerasan untuk melumpuhkan RMS tidak ada artinya. Ketum Relawan Bangsa Suaib, mengatakan, “perlindungan HAM harus ikut serta pada penegakan hukum orang RMS. Jangan disiksa, disakiti, tidak selesai masalahnya. Malah karena penyiksaan itulah, yang dipakai RMS menjadi isu internasional.

3.      Tindakan yang diambil Pemerintah

Pemerintah Indonesia pada waktu itu (1950) menghadapi pemberontakan RMSdengan tiga opsi. Opsi pertama, penyelesaian secara damai dengan pembicaraan-pembicaraan.Opsi kedua bila opsi pertama tidak berhasil, dilakukan blokade laut untuk memaksa mereka  bersediaberunding.Bila opsi pertama dan kedua tidak berhasil, akan dilakukan operasi militer,seperti pendaratan dan lain-lain.

Opsi pertama dimulai pada 27 April 1950 dengan mengirim Dr J. Leimena (menteri kesehatan waktu itu), Ir Putuhena, Pellaupessy dan Dr Rehatta.Rombongan berangkat ke Ambon dengan korvet Hang Tuah. Merapat pada 1 Mei 1950, sebuah higginboot mendatangi Hang Tuah dengan Syahbandar Ambon sebagai pengantar surat yang berisi penolakan. Rombongan akan memberi surat balasan, tetapi higginboot itu telah diperintahkan untuk segera kembali, tak boleh
menunggu. Leimena menyatakan, "Kami sesalkan bahwa mereka tidak mau menerima dan
berbicara dengan kami yang datang melulu untuk merundingkan hingga soal Maluku dapat diselesaikan dengan baik untuk kepentingan dan keselamatan seluruh nusa dan bangsa.Saya persoonlijk merasa ini sangat menyedihkan" (Jusuf A Puar, 1956).Opsi kedua, bolkade laut, dilakukan pada 18 Mei sampai 14 Juli 1950.Semua perairan Maluku diawasi dan kapal-kapal pemberontak dihancurkan. Pada 14 Juli diadakan pendaratan di Pulau Buru dan kemudian di pula-pulau lainseperti Seram, Tanimbar, Kei, dan Aru. Opsi kedua ini pun tidak bisa memaksa
Soumokil bersedia berunding.

Opsi ketiga, operasi militer, dilakukan di bawah kepemimpinan Kolonel Kawilarang, panglima Indonesia Timur saat itu.Operasi militer menumpas pemberontakan RMS yang terkenal dengan Gerakan Operasi Militer IV atau GOM IV.Komandan pasukan (brigade) adalah Letkol Slamet Riyadi. Rencananya: pasukan pertama didaratkan di Hitu, kemudian pasukan kedua di Tulehu, lalu pasukan ketiga di Ambon (RZ Leirissa, 1978).

Mengingat persenjataan, sistem transportasi dan sarana komunikasi yang belum secanggih sekarang ini, operasi berlangsung lama. Operasi itu baru bisa mulai dilakukan September, dan baru Oktober APRI menguasai jazirah Hitu.Akhirnya pada 4 November 1950 benteng Nieuw Victoria dapat direbut APRI.Sisa-sisa angkatan perang RMS lari ke gunung dan banyak yang melarikan diri ke pulau-pulau sekitar pulau Ambon. Pimpinan angkatan perang RMS tertangkap
atau menyerah pada 1952.Soumokil sendiri baru tertangkap pada 1962.

C.    PRRI/Permesta

Terjadinya suatu peristiwa tidak lepas dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, seperti yang telah diketahui bahwa dalam disiplin ilmu sejarah berlaku hukum kausalitas atau sebab-akibat .Peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai faktor yang menyebabkannya. Faktor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini

1.      Situasi Indonesia Secara Umum

a.       Kondisi politk

Tatanan politik yang diatur oleh UUDS 1950 menuntut sikap formal-legalistik. Bangsa indonesia memasuki periode demokrasi liberal yang berdasarkan demokrasi parlementer. Para menteri bertanggungjawab kepada perdana menteri, bukan kepada presiden .Setelah dibentuknya kabinet Parlemen, kondisi politik Indonesia semakin kacau.Pecahnya Dwi-tunggal Soekarto-Hatta memperburuk kondisi perpolitikan bangsa. Pada 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatanya sebagai wakil presiden.Hubungan Soekarno-Hatta mulai retak sejak tahun 1955. Perbedaan pendapat dan latar belakang walaupun keduanya sebagai tokoh muslim yang nasionalis, namun Soekarno cenderung ke Marxis serta bermain api dengan komunis, sedangkan Hatta cenderung ke Sosialis dan anti komunis .

b.      Kondisi perekonomian

Kegagalan ekonomi yang sedang dialami oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan berada pada titik kekacauan.Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan.Kebijakan ekonomi Kabinet Hatta yang akomodatif terhadap modal asing dipertahankan oleh kabinet-kabinet berikutnya, antara lain kabinet Natsir, Sukiman, dan kabinet Wilopo. Tetapi sejak kabinet Ali I (1953-1954), haluan politik itu sama sekali ditinggalkan. Program ekonomi kabinet seringkali hanyalah sembohyan.Kabinet ini menganggap bahwa modal asing sangat merugikan bagi negara. Namun disisi lain, pembangunan administratif sangat diperhatikan.

2.      Situasi di Daerah

Peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai factor yang menyebabkannya.Factor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini.Sejak 1950, daerah tetap menjadi produsen ekspor, namun hasilnya lebih dimanfaatkan oleh pusat. Kondisi inilah yang menyebabkan kecenderungan ”sentralistik” dalam pandangan permesta . Hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis.Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara daerah dengan pusat.Daerah menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan daerah.Sedangkan pemerintah pusat menganggap bahwa daerah kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya.

Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan.Salah satunya adalah golongan prajurit yang merasakan kesulitan tersebut. Tindakan-tindakan pemerintah dalam masalah ekonomi seperti penyalahgunaan devisa, pemberian ijin istimewa kepada anggota partai penyokongnya serta birokrasi yang berbelit-belit menghambat para pedagang.

J

alannya Pemberontakan

Sebelum lahirnya PRRI, telah terjadi diskursus antara pusat dengan daerah.Pada Bulan November 1956, berkumpul di Padang sekitar 600 pejuang eks-divisi Banteng.Dari pertemuan tersebut mereka membicarakan tentang tuntutan perbaikan dalam tentara AD dan pemimpin negara.Pertemuan tersebut menyebabkan terbentuknya dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Dewan-dewan yang di bentuk antara lain :

1.      Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kol Simbolon di sumatera Utara.

2.      Dewan Banteng di sumatera tengah dipimpin oleh Ahmad Husein

3.      dewan garuda di Sumatera selatan dipimpin oleh dhlan Djambek.

4.      Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kol. Ventje Sumual.

Dewan-dewan tersebut menuntut adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terutama dalam melaksanakan eksploitasi hasil bumi.Melalui dewan gajah tersebut, Kol. Simbolon menentang pemerintah pusat yaitu dengan pernyataan:

a.                   Melepaskan hubungan sementara dengan pemerintah pusat

b.                  Mulai tanggal 22 desember 1956 tidak lagi mengakui kabinet Djuanda.

c.                   Mulai tanggal 22 desember 1956 mengambil alih pemerintahan di wilayah Tertera dan Tetorium I

Melalui pengumuman tersebut maka resmilah bahwa PRRI berjalan di Sumatera Utara. Pada tanggal 24 Desember 1956 mengeluarkan keputusan melalui Keputusan Presiden No.200/1956 yang menyatakan bahwa karesidenan Sumatera Timur dan Tapanuli, serta semua perairan yang mengelilingnya dinyatakan dalam darurat perang (SOB).

Kericuhan juga terjadi di Sulawesi. Pada akhir Februari 1957, Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual mengadakan ”pertemuan pendapat dan ide” dengan para Staffnya. Pertemuan tersebut melahirkan konsepsi yang isinya antara lain disebutkan bahwa penyelesaian keamanan harus segera dilaksanakan agar pembangunan semesta segera dapat dimulai.

Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Makasar yang dihadirioleh tokoh militer dan sipil pada tanggal 2 Maret 1957. Pertemuan tersebut melahirkan Piagam Perjuangan Semesta yang ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur . Wilayah gerakan tersebut meliputi kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku.untuk melancarkan program kerja Permesta, maka Kol. Ventje Sumual menyatakan bahwa daerah Indonesia Timuur dalam keadaan bahaya SOB Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh militer untuk menjaga ketenteraman rakyat dan demi terlaksananya cita-cita Piagam Perjuangan Permesta .

Di Sulawesi, proklamasi PRRI disambut oleh kaum separatis Permesta. Kol Somba, Komandan Deputi Wilayah Militer Sulawesi Utara dan Tengah mengumumkan bahwa sejak 17 Februari 1958, mendukung PRRI dan menyatakan memisahkan diri dari pusat. Permesta menjadi praktis sayap timur PRRI . Pusat pemberontakan ini berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi.

Setahun kemudian, pada 1958 markas besar Permesta dipindahkan ke Manado.Disini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata.Masyarakat di daerah Manado waktu itu tidak puas dengan keadaan ekonomi mereka.Pada waktu itu masyarakat Manado juga mengetahui bahwa mereka juga berhak atas hak menentukan diri sendiri (self determination).

Para pemimpin Permesta mencari dukungan dari pihak manapun untuk mencapai tujuannya mengingat keyakinan akan adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan pengeboman Manado oleh pasukan RI, maka perwakilan Permesta mengadakan hubungan dengan para pemberontak Permesta di Filiphina, dan menemui pejabat CIA untuk mendapatkan bantuan persenjataan. Pemimpin Permesta di Taiwan meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk mendukung permesta, sehingga mendapat dukungan dari dinas rahasia Taiwan. Para presiden dari Korea Selatan dan Filiphina juga memberikan bantuan kepada kaum pemberontak.

3.      Berbagai Pendapat atau Versi Mengenai PRRI

Terjadinya PRRI/Permesta membawa luka luar dalam bagi masyarakat di dalamnya. Di Minang, korban yang jatuh dari pihak PRRI kurang lebih berjumlah 22.174 jiwa, 4.360 luka-luka, 8.072 ditahan. Dari pihak APRI pusat jumlah yang meninggal adalah 10.150 jiwa, terdiri dari 2.499 tentara, 956 anggota OPR, 274 Polisi, dan 5.592 orang sipil . Pembangunan fisik yang selama ini dibangun menjadi hancur.Masyarakat Minang menjadi rendah diri.Perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah.Dekrit presiden 5 juli 1959 yang menetapkan kembalinya pemerintahan sesuai dengan UUD 1945.Dengan berhasil ditumpasnya PRRI/Permesta maka PKI justru berkembang sebagai kekuatan yang semakin kuat di tubuh TNI AD dan semakin berpengaruh terhadap Soekarno dalam kaitannya dengan perpolitikan Indonesia yaitu diakuinya Nasakom [nasionalisme, sosialisme, dan agama].

Dampak selanjutnya adalah menimbulkan kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa wilayah NKRI terdiri dari kepulauan yang luas dan beraneka ragam masalah di setiap daerah.Sembohya Binneka tunggal Ika harus dihayati makna dan hakekatnya. Hak otonomi yang luas memang perlu diberika kepada setiap daerah agar setia ebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing daerah .

Peristiwa gerakan separatis tersebut menyebabkan jatuhnya kabinet Ali II pada tanggal 14 Maret 1957 yang ditandai dengan penyerahan mandat dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kepada Presiden. Kabinet tersebut digantikan oleh kabinet Djuanda yang secara resmi di bentuk pada tanggal 9 April 1957 .

4.      Upaya Pemerintah Dalam Menumpas PRRI/Permesta

a.       Upaya Diplomasi

Langkah pertama yang dilakukan oleh Kasad Nasution terhadap timbulnya awal gejolak pada bulan Desember 1956 adalah dengan mengeluarkan surat perintah tanggal 2 januari 1957 untuk Kolonel Gatot Subroto, Kol. Ahmad Yani, Letkol. Sjoeib, Mayor Alwin Nurdin, Ayor Sahala Hutabarat, dan Mayor Ali Hasan untuk menemui kolo. Simbolon dan para komandan resimennya untuk mengusahakan agar tidak terjadi bentrok secara fisik.Namun usaha ini tidak berhasil karena cenderung kontroversif dengan keadaan.Usaha Pemerintah Pusat untuk memenuhi tuntutan daerah yaitu dengan mengirim sejumlah misi, seperti misi Kol.Namun semua usaha diplomatis yang dilakukan Pemerintah Pusat tidak berhasil.Tindakan dari RI terhadap PRRI dan Permesta secara bersenjata
penolakan terhadap ultimatum PRRI oleh Pusat diikuti dengan pemboman terhadap Padang dan daerah kantong pemberontakan lainnya.Setelah melihat situasi tersebut, pemerintah Pusat melakukan upaya lebih lanjut dengan operasi militer. Operasi tersebut antara lain :

1.      Operasi yang dilaksanakan di Sumatera

a.       Operasi tegas dilaksanakan pada 12 Maret 1958 di Sumatra Timur.

b.      16 April 1958, pengiriman pasukan dalam ”Operasi 17 Agustus” di bawah Kolonel Achmad Yani, yang dibantu oleh seorang perwira Angkatan Darat AS, Benson. Tanggal 17 April, pasukan Yani telah menguasai Padang sepenuhnya.

c.       Operasi Sapta Marga dibawah Brigadir Jenderal Jatikusuma dengan sasaran Sumatera Timur dan Sumatera Utara.

d.      Operasi Sadar dibawah pimpinan Letkol. Ibnu Sutowo dengan daerah sasaran Sumatera Selatan.

2.      Pemecatan terhadap para pemimpin pemberontakan dari jajaran militer Indonesia, dan dilaksanakan Operasi Marga pada bulan April untuk menumpas Permesta.

a.       Operasi Sapta Marga I dibawah pimpinan Letkol. Soemarsono dengan sasaran Sulawesi Tengah

b.      Operasi Sapta Marga II dibawah pimpinan Letkol. Agus Pramono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan

c.       Operasi Sapta Marga III dibawah pimpinan Letkol. Magenda dengan sasaran sebelah Utara Menado.

d.      Operasi Sapta Marga IV dibawah pimpinan Letkol. Rukminto Hendraningrat dengan sasaran Sulawesi Utara

e.       Operasi Sapta Marga V dibawah pimpinan Pieters dengan sasaran Jailolo.

f.       Operasi Sapta Marga VI dibawah pimpinan Letkol. KKO. H.H W. Huhnhloz dengan sasaran Murotai

Akhir Pemberontakan

Pemberontakan di Sumatra dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah.Mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti.Pasukan banyak yang melarikan diri, bersebunyi dan menyerah.Para tentara kebanyakan dari para pelajar dan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam perang. Tawaran Soekarno dan Nasution tentang pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi diterima oleh mereka .

KESIMPULAN

Terjadinya suatu peristiwa tidak lepas dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, seperti yang telah diketahui bahwa dalam disiplin ilmu sejarah berlaku hukum kausalitas atau sebab-akibat. Peristiwa G30 SPKI, RMS dan pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai factor yang menyebabkannya. Factor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini.Posisi militer sebagai opsan pemerintah berusaha mengambil alih kekuasaan sipil setelah melihat berbagai kekurangan dalam berbagai kebijakannya.
Kondisi yang dianggap ”sentralistik” oleh daerah menyebabkan hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis. Gerakan PRRI/Permesta merupakan gejolak daerah yang berusaha melakukan koreksi terhadap kondisi bangsa yang morat-marit.
Gerakan tersebut membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Kerugian materi maupun psikologis diderita masyarakat, tetapi disisi lain gerakan tersebut menyadarka para pemimpin bangsa akan pentingnya otonomi daerah serta keharusan untuk menghayati hakekat Binneka Tunggal Ika.