PKI, RMS, PRRI permesta

1.                                                                                                                                                Latar Belakang

Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usahapemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.PKI merupakan par Stalinis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Sovyet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya

A.    Dengan dimulainya demokrasi terpimpin di Indonesia kegiatan politik didominasi oleh PKI.Perkembangan polotik pada saat itu di dasarkan pada pelaksanaan NASAKOM( nasionalis,agama,dan komunis).Hal itu menyebabkan PKI mendapatkan kesempatan untuk memperluas pengaruhnya diGerakan 30 September PKI (G30s PKI)

 semua lapisan masyarakat termasuk di pemerintahan dan ABRI.

Perluasan PKI semakin intens dalam masyarakat yang didorong oleh hal-hal sebagai berikut :

a.       Keputusan pemerintah membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI ) yang merupakan kekuatan polotik pesaing PKI pada bulan agustus 1960 makin memperkuat kedudukan PKI secara politik di Indonesia

b.      Kondisi ekonomi yang semakin menurun di manfaatkan oleh PKI untuk membangun simpati terutama di kalangan masyarakat bawah karena mereka paling mengalami tekanan ekonomi akibat-akibat harga barang yang terlampau mahal.,

c.       Keberhasilan PKI memobiliosasi para buruh,petani,nelayan,pedagang kecil,dan pegawai rendahan dengan menjanjikan untuk mendapatkan kenaikan pendapatan.

d.      Pada akhir tahun 1963 PKI melakukan gerakan aksi sepihak terutama di Jawa,Bali dan Sumatra Utara dengan mengambil tanah milik petani kaya serta perkebunann milik pemerintah untuk di bagikan kepada para petani pendukung PKI  yang dilakukan dengan tindakan kekrasan.

Dampak dari sepak terjang PKI tersebut adalah di tengah masyarakat muncul kelompok yang anti PKI.Sehimgga terjadi pertikaian berkepanjanagan.Gerakan anti PKI muncul di semua lapisan masyarakat terutama dari kelompok intelektual dan para seniman. Misailnya,Organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) sebagai salah satu kelompok seniman dan budayawan pendukung PKI mendapat reaksi dari kelompok anti Lekra( PKI ).

Upaya PKI untuk memperluas pengaruhnya:

a.       Melakukan aksi demonstrasi dan membuat selebaran-selabaran yang bersifat menghasut,dan memfitnah.

b.      Melakukan aksi kekrasan seperti penganiyayan terhadap para kader Pelajar Islam Indonesia  (PII) yang terjadi di Kediri.

c.       Berusaha mewujudkan ide pembentukan Angkatan ke-5 di luas struktur ABRI dan kepolisian yang nantinya akan di isi oleh para kader PKI.

d.      Mendukung sifat pemerintah RI yang keluar dari keanggotaan PBB dengan alasan semua keputusan PBB terlalu di dominasi oleh blok kapitalis iperialis yang merupakan musuk kominis di manapin di seluruh dunaia.

Persiapan Pemberontakann PKI

PKI menuntut di bentuknya angkatan ke -5 yang terdiri dari buruh dan tani yang di persenjatai.melakukan aksi sepihak,sabotase (terhadap transportasi kereta  api yang di lakukan oleh Serikat Buruh Kereta Api pada januari-oktober 1964 ) dan aksi terror( yang terjadi di Kediri yang di kenal dengan peristiwa Kanigoro pada tanggal 13 januari 1965 yaitu PKI melakukan penyerbuan,penganiyayaan terhadap para Kiayi dan imam masjid serta merusak masjid.

hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan situasi revolusioner  sebagai persiapan untuk melakukan kudeta.melakukan aksi fitnah,PKI mendapatkan angin segar untuk menanmkan pengaruh mereka sejak munculnya ide NASAKOM (nasionalis,agama, dan komunis ) yang di canangkan oleh presiden Soekarno.Konsekuensi dari gagasan NASAKOM tersebut,pada tahun 1962, D.I Aidit duduk menjadi anggota kabinet sebagai mentri Negara.Orang-PKI lainnya ada yang duduk di berbagai lembaga Negara secara resmi.

Perebutak Kekuasaan Oleh PKI

Dengan persiapan yang matang,PKI melakukan aksi subversib terhadap pemerintahan RI yang sah.oleh karena itu,pada jam 22.00. wib, tanggal 30 september 1965, PKI mengadakan pemberontakan.Pada waktu itu ,Lettu Dul Arief memrintahkan anggota cakrabirawa (pasukan pengawal presiden) di asrama Tanah Abang segera berangkat ke lubang buaya, ketempat yang telah di tetapkan menjadi pusat aksi.di sana telah berkumpul anggota Batalion 454 / para devisi Diponegoro, Batalion 530/ para devisi Brawijaya , PGT AURI ,Brigif 1 Kodam Jaya, serta Sukwan-Sukwati,Pemuda Rakyat dan Jerwani.Gerakan ini mereka namakan Gerakan 30 September.

Berdasarkan rencana,kekuatan fisik G30- SPKI pada wakti itu di bagi atas  kelompok tugas

1.      Komando penculikan dan penyergapan di pimpin oleh Lettu Dul Arief  (mereka memuliki nama samara )

2.      Komando penguasaan kota di pimpin oleh Kapten Suradi

3.      Komando Basis di pimpin oleh Mayor (Udara ) Gatot supresno

Komando penculikan memulai aksinaya pada waktu menjelang subuh dan berhasil membawa korbannya ke lubang buaya dalam keadaan sengsara,mati, atau terluka parah, kecuali Jendral Nasution yang dapat meloloskan diri namun, ajudannya Lettu Rjere Tendean menjadi korban keganasan PKI.Sementara komando penguasa kota mengadakan steling  di pusat kota Jakarta( lapangan monas)  dan berhasil menguasai gedung RRI .

Dari RRI inilah pada tanggal 1 oktober  1965 disiarkan pengumuman dari komandan G 30 SPKI ,Letkol Untung yang menyatakan bahwa  sejumlah endral dari TNI-AD telah berkomplot dengan suatu organisasi yang bernama Dewan Jendralyang bertujuan merebut kekuasaan Negara.Dan diumumkan juga  tentang telah dkuasainya alat komunikasi dan bangunan penting lainnya dan presiden Sokarno berada dalam keadaan selamat atas perlindungan Gerakan 30 September.

Pada tanggal 2 oktober 1965 siang hari,kekuatan inti G30 SPKI megalami kemacetan dalam aksi lanjutannya, komunikasi antar  pemimpin gerakan tidak lancar dan pada akhirnya, sore hari jam 19.00 WIB ,RRI berhasil direbut kembali oleh RPKAD  sehingga pada jam 20.00 WIB tanggal 1 oktober 1965 dapat digunakan untuk menjelaskan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang telah terjadinya tindakan penghianatan oleh G30 SPKI dan penculikan bebrapa perwira tinggi TNI-AD.

2.      Beberapa Pandangan tentang G 30 S/PKI

Setelah era reformasi 1998, masyarakat Indonesia mengenal beberapa versi tentang dalang percobaan kudeta pada 1965.Pada masa Orde Baru, di sekolah hanya dikenal dan diajarkan versi tunggal bahwa PKI dalang peristiwa tersebut.Ini merupakan versi yang paling tua karena pembantu Soeharto seperti Yoga Sugama sejak 1 Oktober sudah menduga PKI di balik kudeta tersebut.Keyakinan itu sudah ada lebih dahulu walaupun upaya pembuktian baru dilakukan belakangan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa.

Versi berikutnya disampaikan Ben Anderson dan Ruth McVey bahwa intrik tersebut merupakan persoalan intern Angkatan Darat. Formula ini dikenal sebagai Cornel Paper.Ben Anderson kemudian melangkah lebih jauh. Dalam tulisannya kemudian, dia menguraikan keterlibatan Kodam Diponegoro atau ini merupakan masalah intern Komando Daerah Militer Jawa Tengah. Dikatakan, perwira dari daerah itu yang paling banyak terlibat dalam Gerakan 30 September (Untung, Latief) juga sebaliknya yang melakukan penumpasan selanjutnya (Yoga Sugama, Ali Murtopo). Dalam wawancara sangat panjang dengan Sersan Mayor Bungkus (salah satu pelaku penculikan jenderal pahlawan revolusi) yang dimuat pada jurnal Indonesia terbitan Universitas Cornell, Anderson menjelaskan tentang jaringan orang-orang asal Madura yang bergerak di lapangan.

Versi ketiga, keterlibatan CIA semakin kuat dengan dibukanya arsip-arsip Departemen Luar Negeri AS setiap tahun.Disebutkan bahwa pihak AS menyumbang Rp 50 juta kepada KAP (Komite Aksi Pengganyangan) Gestapu.Terdapat keterangan rinci tentang bantuan alat-alat telekomunikasi, tetapi 13 baris kalimat dihapus (not declassified).Apakah itu semacam walky-talky, kenapa harganya sampai 3 juta dolar AS? Daftar nama pengurus PKI di seluruh Indonesia yang diberikan AS kepada AD. Telegram Kedubes AS di Jakarta kepada Department of State, 4 November 1965 berbunyi AS yang ketika itu menghadapi Perang Vietnam tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Menurut David T. Johnson (1976), terdapat enam skenario yang dapat dijalankan Amerika Serikat menghadapi situasi yang memanas di Indonesia:

1.      Membiarkan saja,

2.       Membujuk Soekarno mengubah kebijakan,

3.      Menyingkirkan Soekarno,

4.      Mendorong Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan,

5.      Merusak kekuatan PKI,

6.      Merekayasa kehancuran PKI dan sekaligus kejatuhan Soekarno.

Ternyata skenario terakhir yang dianggap paling menguntungkan dan tepat untuk dilaksanakan.

Keterlibatan Presiden Soekarno merupakan tesis dari Antonie Dake dan John Hughes. Dake mengulang lagu lama dengan menerbitkan Sukarno File tahun 2005 dalam bahasa Indonesia dan dengan didukung sebuah penerbit Indonesia. Ini dapat dianggap sebagai versi keempat.

Versi berikutnya tentang keterlibatan Soeharto dapat dilihat pada analisis tentang "kudeta merangkak" yang disampaikan oleh Wertheim dan Saskia Wieringa. Analisis yang bersifat post factum menyebutkan bahwa kudeta terdiri atas dua, tiga, empat periode, dan seterusnya.

Subandrio melihat kudeta merangkak itu terdiri atas empat tahap.Tahap pertama, penyingkiran para jenderal pesaing Soeharto pada 1 Oktober 1965. Tahap kedua, memperoleh Supersemar yang kemudian dijadikan dasar pembubaran PKI yang merupakan partai--dengan klaim 3 juta anggota--yang mendukung Bung Karno pada 12 Maret 1966. Tahap ketiga, penangkapan 15 orang menteri yang loyal terhadap Bung Karno pada 18 Maret 1966. Tahap keempat, mengambil alih kekuasaan dari Soekarno (tahun 1967 sebagai pejabat presiden dan tahun 1968 sebagai presiden)

Sejalan dengan teori "kudeta merangkak Soeharto" itu, uraian Prof Dr Suwoto Mulyosudarmo (alm) dapat dikategorikan sebagai "kudeta merangkak MPRS".Jadi, perebutan kekuasaan dari Soekarno dilakukan melalui serangkaian TAP MPRS yang justru tidak konstitusional.Misalnya, jabatan "Pejabat Presiden" yang diberikan kepada Soeharto pada 1967 yang sebetulnya tidak ada dalam UUD 1945. Suwoto menulis buku Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara (Gramedia Pustaka Utama, 1997) yang berasal dari disertasinya pada Universitas Airlangga Surabaya, 1990

Pelengkap Nawaksara

Tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara di depan MPRS. Dia menguraikan tentang sembilan pokok persoalan yang dihadapi negara.Namun, Soekarno masih disuruh oleh MPRS untuk melengkapi pidato tersebut. Dalam Pelengkap Nawaksara yang disampaikan 10 Januari 1967, dia menguraikan bahwa peristiwa itu merupakan pertemuan dari tiga sebab, yakni keblingernya pimpinan PKI, kelihaian subversi Nekolim, dan adanya oknum-oknum yang tidak benar.

Buku yang terbaru dari John Roosa The Pretext of Mass Murder menjelaskan keblingeran tersebut, yakni ikut merencanakan penculikan terhadap tokoh yang dianggap mereka sebagai Dewan Jenderal. Keblingeran kedua adalah masih terus mengeluarkan statemen kedua dan ketiga tanggal 1 Oktober 1965, padahal Presiden Soekarno sudah memerintahkan menghentikan gerakan tersebut melalui Brigjen Soepardjo.

Yang dimaksud dengan Nekolim oleh Soekarno tentulah pihak AS.Dalam konteks ini, jelas termasuk pula Inggris (dan Australia).Namun, peran Uni Soviet (dan Pakta Warsawa) serta RRC dan Jepang tak boleh diabaikan pula.Negara-negara asing itu memiliki kepentingan sangat besar terhadap siapa yang berkuasa di Indonesia.

Mengenai "oknum yang tidak benar" konon merupakan rumusan yang dihaluskan karena dalam pembicaraan dengan beberapa tokoh ketika menyusun pidato, Soekarno menggunakan istilah "Jenderal yang tidak benar".Apakah yang dimaksudkan adalah Soeharto?

Dibandingkan dengan versi-versi lain, analisis Bung Karno lebih lengkap, menyangkut faktor luar negeri dan dalam negeri. Peristiwa Gerakan 30 September yang begitu kompleks tentu tidak mungkin digerakkan oleh satu orang atau satu pihak saja.Rumusan Soekarno itu juga mencakup sekaligus beberapa versi, bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh versi itu telah termasuk dalam pelengkap pidato Nawaksara.

Sebagai seorang presiden yang tentu menerima informasi dari banyak pihak dan juga berada di pusat kekuasaan, wajar kalau Soekarno dapat memberikan teori tentang Gerakan 30 September yang lebih canggih daripada teori lain.

3.      Tindakan yang Diambil Pemerintah

Setelah mengetahui basis G30 S/PKI ,keesokan harinya tanggal 2 oktober 1965 Pangliama Kostrad mengirim pasukan RPKAD dan Yon 382/ Para Kujang Divasi Siliwangi  dengan di perkuat oleh satu kompi  tank dan satu kompi panser ke tempat tersebut.ternyata,  sebagian pasukan penjaga lapangan telah meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma,sebagian lagi kabur ke luar kota.Upaya untuk mencari para perwira TNI-AD  yang di culik PKI lebih intensif.atas petunjuk seorang anggota kepolisian yang menjadi tawanan G30 SPKI yang berhasil melarikan diri,di dapat keterangan bahwa para perwira tinggi TNI-AD dibawa ke lubang buaya.Setelah didelidiki,pada tanggal  oktober 1965 para perwira tinggi tersebut ternyata di masukkan ke dalam sebuah sumur  yang berdiameter  ¾ m dengan kedalaman 12 m. yang  terletak di Pondok Gede,Kecamata Pasar Rebo,Jakarta.

Mulai jam 17.00 WIB (3 oktober 1965 )dilakukan penggalian oleh RPKAD  karena ada halangan penggalian di lakukan keesokan harinya oleh Intai Ampibi  KKO AL..Setelah jenazah para perwira dapat diangkat dari sumur tua itu,terlihatlah siksaan yang mereka alami sebelum mereka meninggal sebagai saksi bisu bagi bangsa Indonesia.Jenazah para perwira kemudian dimakamkan di  makam pahlawan Kalibata.Para korban keganasan G30 SPKI kemudian diangkat menjadi pahlawan Revolusi dan di beri pangkat tertinggi.

B.     Gerekan Maluku Selatan (RMS)

1.      Latar Belakang

RMS merupakan suatu gerakan separatis dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI. Pasca diproklamasikannya kemerdekaan RMS, para aktivis RMS pun melarikan diri ke negara kincir angin Belanda akibat operasi penumpasan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Republik

Indonesia Serikat (APRIS).Pasca ditumpas oleh pasukan APRIS dan mengasingkan diri di Belanda, RMS pun seakan tenggelam.Gerakan separatis itu dihidupkan kembali setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, terutama oleh tokoh-tokoh warga keturunan Malukudi Belanda. Eksisnya RMS di Belanda memberi angin segar bagi bangkitnya lagi harapan pada sebagian kecil rakyat Maluku.

Tanggal 24 April 1950, mantan jaksa Agung Negara Indonesia Timur (NIT), Dr

C.R.S. Soumokil bersama rekan-rekannya memproklamasikan berdirinya Republik Maluku

Selatan, terpisah dari Republik Indonesia dan menetapkan Kota Ambon sebagai pusat

pemerintah mereka. Proklamasi RMS tersebut didukung oleh sisa-sisa pasukan KNIL

(Koninklijke Nederlands Indische Leger), terutama bekas pasukan khusus KST (Korps

Speciale Troepen) yang secara tegas menyatakan menolak untuk bergabung dalam Angkatan

Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sekaligus menolak perintah untuk melalukan

demobilisasi

Adapun faktor-faktor Kemunculannya RMS diantaranya pada masa penjajahan

pemerintahan Belanda, masyarakat Maluku telah banyak diberikan fasilitas pendidikan dan

menarik masyarakat Ambon yang beragama Kristen untuk menjadi bagian dalam

pemerintahannya, terutama ke dalam birokrasi dan tentara. Jika dibandingkan dengan

pemerintah Indonesia yang pada saat itu hanya memusatkan perhatian pada daerah-daerah

tertentu saja (sentralistik). Sehingga membuat masayarakat Ambon Maluku lebih makmur

dibawah kepemimpinan Belanda dan berkaitan dengan orang-orang pro Belanda yang merasa

terancam kedudukan jika Indonesia benar-benar merdeka

Ketika pada 1945, Belanda kembali menguasai Ambon, langsung dibangun dengan

pembangunan rumah-rumah, pertokoan dan gedung-gedung perkantoran hingga Ambon ini

mulai berbentuk sebagai kota. kenari di tebang untuk digunakan sebagai kayu bakar. Hasilnya menjelang penyerahankedaulatan kehidupan Ambon sudah menjadi lebih baik, dan kota Ambon mulai menjadi indah dan kehidupan menjadi tenang, lantaran kegiatan ekonomi sudah membaik. Bahkanlebih baik di banding dengan kota-kota besar di Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera yanghancur sebagai akibat dari revolusi. Sementara Ambon tidak pernah mengalami revolusi

sosial ataupun revolusi fisik setelah pasca Perang Dunia II

Berdirinya RMS di Republik ini tentu mempunyai latar belakang dan fakta sejarah

yang cukup panjang. Dari perjalanan panjang dan sepak terjang RMS dapat dikatakan sangat berbahayakarena jelas-jelas ingin mendirikan satu negara di dalam negara Indonesia.RMS

tetap ada, tetap eksis dan berani melawan pemerintah Indonesia secara terbuka dimatainternasional.

Disamping itu, tak dapat dipungkiri, bahwa salah satu akar penyebab munculnya

gerakan separatis di Indonesia seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku dan OPM diPapua lebih disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh rakyat diwilayah-wilayah tersebut. Aceh dan Papua dikenal sebagai daerah yang memilikikekayaan alam yang sangat melimpah tapi penduduk di sana miskin. Karena itu,upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat menjadisangat penting.

Struktur Gerakan Separatis RMS

Seperti halnya sebuah negara dan pemerintahan gerakan separatis RMS juga

mempunyai struktur kepemimpinan baik pemerintahan yang berada di Belanda maupun di

Maluku :

1.      Pemerintahan RMS di Belanda

J.Wattilete Presiden Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemerintah darurat RMS terdiri atas kepala negara dan menteri-menteri. Kepalanegara mengetuai dewan kementerian lagipun memegang Soal Umum.Pada saat ini menteri-menteri yang telah diangkat:Trientje Magdalena Solisa sebagai menteri Penerangan dan PembentukanDrs. Willem Victor Sopacua sebagai wakil kepala negara dan menteri Maluku danNationbuildingIr. Edy Rahantoknam sebagai menteri Perkembangan dan Kerjasama

2.      Pemerintah RMS di Maluku

Dr. Alex Manuputty sebagai Pemimpin dan KoordinatorSimon Saiya sebagai penyelenggara eksekutif pimpinan pemerintahan RMS diMalukuFrans Sanmiasa Menteri Dalam Negerinya merangkap wakil penyelenggarapemerintahan.

Markus Anakotta menjabat sebagai sekretaris dan dilengkapi dengan tiga orangpengendali lapangan serta lima orang pelaksana lapangan

2.      Berbagai Pendapat atau Versi Mengenai RMS

Munculnya kembali nama RMS di dunia internasional, Belanda, yang ingin membawa Presiden SBY ke pengadilan Den Haag, mengejutkan banyak pihak terlebih lagi Pemerintah Indonesia.“RMS menuntut ke pengadilan karena RMS mempunyai data yang dirilis oleh NGO HAM Australia.Isinya ialah perlakuan tidak manusiawi yang diterima 19 penari Cakalele oleh aparat keamanan,” kata Hafid Abbas, Kabalitbang HAM, pada diskusi “Dampak Gerakan RMS di Belanda.Hafid juga mengatakan bahwa, RMS juga menuntut agar diberitahukan lokasi makam mantan Presiden RMS, Soumokil.

Salah satu latar belakang tumbuhnya kembali gerakan separatis RMS adalah dukungan masyarakat,“Agar RMS tidak ada lagi, dan RMS tidak mendapat dukungan dari masyarakat Maluku lainnya dengan berikan keadilan, pemerataan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu pola kekerasan yang dilakukan terhadap orang RMS harus dihilangkan,” kata Nelson Simanjuntak, Komisoner HAM.

Kekerasan untuk melumpuhkan RMS tidak ada artinya. Ketum Relawan Bangsa Suaib, mengatakan, “perlindungan HAM harus ikut serta pada penegakan hukum orang RMS. Jangan disiksa, disakiti, tidak selesai masalahnya. Malah karena penyiksaan itulah, yang dipakai RMS menjadi isu internasional.

3.      Tindakan yang diambil Pemerintah

Pemerintah Indonesia pada waktu itu (1950) menghadapi pemberontakan RMSdengan tiga opsi. Opsi pertama, penyelesaian secara damai dengan pembicaraan-pembicaraan.Opsi kedua bila opsi pertama tidak berhasil, dilakukan blokade laut untuk memaksa mereka  bersediaberunding.Bila opsi pertama dan kedua tidak berhasil, akan dilakukan operasi militer,seperti pendaratan dan lain-lain.

Opsi pertama dimulai pada 27 April 1950 dengan mengirim Dr J. Leimena (menteri kesehatan waktu itu), Ir Putuhena, Pellaupessy dan Dr Rehatta.Rombongan berangkat ke Ambon dengan korvet Hang Tuah. Merapat pada 1 Mei 1950, sebuah higginboot mendatangi Hang Tuah dengan Syahbandar Ambon sebagai pengantar surat yang berisi penolakan. Rombongan akan memberi surat balasan, tetapi higginboot itu telah diperintahkan untuk segera kembali, tak boleh
menunggu. Leimena menyatakan, "Kami sesalkan bahwa mereka tidak mau menerima dan
berbicara dengan kami yang datang melulu untuk merundingkan hingga soal Maluku dapat diselesaikan dengan baik untuk kepentingan dan keselamatan seluruh nusa dan bangsa.Saya persoonlijk merasa ini sangat menyedihkan" (Jusuf A Puar, 1956).Opsi kedua, bolkade laut, dilakukan pada 18 Mei sampai 14 Juli 1950.Semua perairan Maluku diawasi dan kapal-kapal pemberontak dihancurkan. Pada 14 Juli diadakan pendaratan di Pulau Buru dan kemudian di pula-pulau lainseperti Seram, Tanimbar, Kei, dan Aru. Opsi kedua ini pun tidak bisa memaksa
Soumokil bersedia berunding.

Opsi ketiga, operasi militer, dilakukan di bawah kepemimpinan Kolonel Kawilarang, panglima Indonesia Timur saat itu.Operasi militer menumpas pemberontakan RMS yang terkenal dengan Gerakan Operasi Militer IV atau GOM IV.Komandan pasukan (brigade) adalah Letkol Slamet Riyadi. Rencananya: pasukan pertama didaratkan di Hitu, kemudian pasukan kedua di Tulehu, lalu pasukan ketiga di Ambon (RZ Leirissa, 1978).

Mengingat persenjataan, sistem transportasi dan sarana komunikasi yang belum secanggih sekarang ini, operasi berlangsung lama. Operasi itu baru bisa mulai dilakukan September, dan baru Oktober APRI menguasai jazirah Hitu.Akhirnya pada 4 November 1950 benteng Nieuw Victoria dapat direbut APRI.Sisa-sisa angkatan perang RMS lari ke gunung dan banyak yang melarikan diri ke pulau-pulau sekitar pulau Ambon. Pimpinan angkatan perang RMS tertangkap
atau menyerah pada 1952.Soumokil sendiri baru tertangkap pada 1962.

C.    PRRI/Permesta

Terjadinya suatu peristiwa tidak lepas dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, seperti yang telah diketahui bahwa dalam disiplin ilmu sejarah berlaku hukum kausalitas atau sebab-akibat .Peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai faktor yang menyebabkannya. Faktor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini

1.      Situasi Indonesia Secara Umum

a.       Kondisi politk

Tatanan politik yang diatur oleh UUDS 1950 menuntut sikap formal-legalistik. Bangsa indonesia memasuki periode demokrasi liberal yang berdasarkan demokrasi parlementer. Para menteri bertanggungjawab kepada perdana menteri, bukan kepada presiden .Setelah dibentuknya kabinet Parlemen, kondisi politik Indonesia semakin kacau.Pecahnya Dwi-tunggal Soekarto-Hatta memperburuk kondisi perpolitikan bangsa. Pada 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatanya sebagai wakil presiden.Hubungan Soekarno-Hatta mulai retak sejak tahun 1955. Perbedaan pendapat dan latar belakang walaupun keduanya sebagai tokoh muslim yang nasionalis, namun Soekarno cenderung ke Marxis serta bermain api dengan komunis, sedangkan Hatta cenderung ke Sosialis dan anti komunis .

b.      Kondisi perekonomian

Kegagalan ekonomi yang sedang dialami oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan berada pada titik kekacauan.Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan.Kebijakan ekonomi Kabinet Hatta yang akomodatif terhadap modal asing dipertahankan oleh kabinet-kabinet berikutnya, antara lain kabinet Natsir, Sukiman, dan kabinet Wilopo. Tetapi sejak kabinet Ali I (1953-1954), haluan politik itu sama sekali ditinggalkan. Program ekonomi kabinet seringkali hanyalah sembohyan.Kabinet ini menganggap bahwa modal asing sangat merugikan bagi negara. Namun disisi lain, pembangunan administratif sangat diperhatikan.

2.      Situasi di Daerah

Peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai factor yang menyebabkannya.Factor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini.Sejak 1950, daerah tetap menjadi produsen ekspor, namun hasilnya lebih dimanfaatkan oleh pusat. Kondisi inilah yang menyebabkan kecenderungan ”sentralistik” dalam pandangan permesta . Hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis.Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara daerah dengan pusat.Daerah menganggap bahwa kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan daerah.Sedangkan pemerintah pusat menganggap bahwa daerah kurang mampu dalam melaksanakan tugasnya.

Kegagalan pembangunan ekonomi yang di alami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan.Salah satunya adalah golongan prajurit yang merasakan kesulitan tersebut. Tindakan-tindakan pemerintah dalam masalah ekonomi seperti penyalahgunaan devisa, pemberian ijin istimewa kepada anggota partai penyokongnya serta birokrasi yang berbelit-belit menghambat para pedagang.

J

alannya Pemberontakan

Sebelum lahirnya PRRI, telah terjadi diskursus antara pusat dengan daerah.Pada Bulan November 1956, berkumpul di Padang sekitar 600 pejuang eks-divisi Banteng.Dari pertemuan tersebut mereka membicarakan tentang tuntutan perbaikan dalam tentara AD dan pemimpin negara.Pertemuan tersebut menyebabkan terbentuknya dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Dewan-dewan yang di bentuk antara lain :

1.      Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kol Simbolon di sumatera Utara.

2.      Dewan Banteng di sumatera tengah dipimpin oleh Ahmad Husein

3.      dewan garuda di Sumatera selatan dipimpin oleh dhlan Djambek.

4.      Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kol. Ventje Sumual.

Dewan-dewan tersebut menuntut adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terutama dalam melaksanakan eksploitasi hasil bumi.Melalui dewan gajah tersebut, Kol. Simbolon menentang pemerintah pusat yaitu dengan pernyataan:

a.                   Melepaskan hubungan sementara dengan pemerintah pusat

b.                  Mulai tanggal 22 desember 1956 tidak lagi mengakui kabinet Djuanda.

c.                   Mulai tanggal 22 desember 1956 mengambil alih pemerintahan di wilayah Tertera dan Tetorium I

Melalui pengumuman tersebut maka resmilah bahwa PRRI berjalan di Sumatera Utara. Pada tanggal 24 Desember 1956 mengeluarkan keputusan melalui Keputusan Presiden No.200/1956 yang menyatakan bahwa karesidenan Sumatera Timur dan Tapanuli, serta semua perairan yang mengelilingnya dinyatakan dalam darurat perang (SOB).

Kericuhan juga terjadi di Sulawesi. Pada akhir Februari 1957, Panglima TT-VII Letkol Ventje Sumual mengadakan ”pertemuan pendapat dan ide” dengan para Staffnya. Pertemuan tersebut melahirkan konsepsi yang isinya antara lain disebutkan bahwa penyelesaian keamanan harus segera dilaksanakan agar pembangunan semesta segera dapat dimulai.

Kegiatan selanjutnya adalah mengadakan pertemuan di kantor Gubernur Makasar yang dihadirioleh tokoh militer dan sipil pada tanggal 2 Maret 1957. Pertemuan tersebut melahirkan Piagam Perjuangan Semesta yang ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur . Wilayah gerakan tersebut meliputi kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku.untuk melancarkan program kerja Permesta, maka Kol. Ventje Sumual menyatakan bahwa daerah Indonesia Timuur dalam keadaan bahaya SOB Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh militer untuk menjaga ketenteraman rakyat dan demi terlaksananya cita-cita Piagam Perjuangan Permesta .

Di Sulawesi, proklamasi PRRI disambut oleh kaum separatis Permesta. Kol Somba, Komandan Deputi Wilayah Militer Sulawesi Utara dan Tengah mengumumkan bahwa sejak 17 Februari 1958, mendukung PRRI dan menyatakan memisahkan diri dari pusat. Permesta menjadi praktis sayap timur PRRI . Pusat pemberontakan ini berada di Makassar yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi.

Setahun kemudian, pada 1958 markas besar Permesta dipindahkan ke Manado.Disini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat sampai mencapai gencatan senjata.Masyarakat di daerah Manado waktu itu tidak puas dengan keadaan ekonomi mereka.Pada waktu itu masyarakat Manado juga mengetahui bahwa mereka juga berhak atas hak menentukan diri sendiri (self determination).

Para pemimpin Permesta mencari dukungan dari pihak manapun untuk mencapai tujuannya mengingat keyakinan akan adanya tindakan tegas dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan pengeboman Manado oleh pasukan RI, maka perwakilan Permesta mengadakan hubungan dengan para pemberontak Permesta di Filiphina, dan menemui pejabat CIA untuk mendapatkan bantuan persenjataan. Pemimpin Permesta di Taiwan meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk mendukung permesta, sehingga mendapat dukungan dari dinas rahasia Taiwan. Para presiden dari Korea Selatan dan Filiphina juga memberikan bantuan kepada kaum pemberontak.

3.      Berbagai Pendapat atau Versi Mengenai PRRI

Terjadinya PRRI/Permesta membawa luka luar dalam bagi masyarakat di dalamnya. Di Minang, korban yang jatuh dari pihak PRRI kurang lebih berjumlah 22.174 jiwa, 4.360 luka-luka, 8.072 ditahan. Dari pihak APRI pusat jumlah yang meninggal adalah 10.150 jiwa, terdiri dari 2.499 tentara, 956 anggota OPR, 274 Polisi, dan 5.592 orang sipil . Pembangunan fisik yang selama ini dibangun menjadi hancur.Masyarakat Minang menjadi rendah diri.Perubahan kebijakan oleh Pemerintah Pusat terhadap daerah.Dekrit presiden 5 juli 1959 yang menetapkan kembalinya pemerintahan sesuai dengan UUD 1945.Dengan berhasil ditumpasnya PRRI/Permesta maka PKI justru berkembang sebagai kekuatan yang semakin kuat di tubuh TNI AD dan semakin berpengaruh terhadap Soekarno dalam kaitannya dengan perpolitikan Indonesia yaitu diakuinya Nasakom [nasionalisme, sosialisme, dan agama].

Dampak selanjutnya adalah menimbulkan kesadaran di kalangan pimpinan negara bahwa wilayah NKRI terdiri dari kepulauan yang luas dan beraneka ragam masalah di setiap daerah.Sembohya Binneka tunggal Ika harus dihayati makna dan hakekatnya. Hak otonomi yang luas memang perlu diberika kepada setiap daerah agar setia ebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing daerah .

Peristiwa gerakan separatis tersebut menyebabkan jatuhnya kabinet Ali II pada tanggal 14 Maret 1957 yang ditandai dengan penyerahan mandat dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kepada Presiden. Kabinet tersebut digantikan oleh kabinet Djuanda yang secara resmi di bentuk pada tanggal 9 April 1957 .

4.      Upaya Pemerintah Dalam Menumpas PRRI/Permesta

a.       Upaya Diplomasi

Langkah pertama yang dilakukan oleh Kasad Nasution terhadap timbulnya awal gejolak pada bulan Desember 1956 adalah dengan mengeluarkan surat perintah tanggal 2 januari 1957 untuk Kolonel Gatot Subroto, Kol. Ahmad Yani, Letkol. Sjoeib, Mayor Alwin Nurdin, Ayor Sahala Hutabarat, dan Mayor Ali Hasan untuk menemui kolo. Simbolon dan para komandan resimennya untuk mengusahakan agar tidak terjadi bentrok secara fisik.Namun usaha ini tidak berhasil karena cenderung kontroversif dengan keadaan.Usaha Pemerintah Pusat untuk memenuhi tuntutan daerah yaitu dengan mengirim sejumlah misi, seperti misi Kol.Namun semua usaha diplomatis yang dilakukan Pemerintah Pusat tidak berhasil.Tindakan dari RI terhadap PRRI dan Permesta secara bersenjata
penolakan terhadap ultimatum PRRI oleh Pusat diikuti dengan pemboman terhadap Padang dan daerah kantong pemberontakan lainnya.Setelah melihat situasi tersebut, pemerintah Pusat melakukan upaya lebih lanjut dengan operasi militer. Operasi tersebut antara lain :

1.      Operasi yang dilaksanakan di Sumatera

a.       Operasi tegas dilaksanakan pada 12 Maret 1958 di Sumatra Timur.

b.      16 April 1958, pengiriman pasukan dalam ”Operasi 17 Agustus” di bawah Kolonel Achmad Yani, yang dibantu oleh seorang perwira Angkatan Darat AS, Benson. Tanggal 17 April, pasukan Yani telah menguasai Padang sepenuhnya.

c.       Operasi Sapta Marga dibawah Brigadir Jenderal Jatikusuma dengan sasaran Sumatera Timur dan Sumatera Utara.

d.      Operasi Sadar dibawah pimpinan Letkol. Ibnu Sutowo dengan daerah sasaran Sumatera Selatan.

2.      Pemecatan terhadap para pemimpin pemberontakan dari jajaran militer Indonesia, dan dilaksanakan Operasi Marga pada bulan April untuk menumpas Permesta.

a.       Operasi Sapta Marga I dibawah pimpinan Letkol. Soemarsono dengan sasaran Sulawesi Tengah

b.      Operasi Sapta Marga II dibawah pimpinan Letkol. Agus Pramono dengan sasaran Sulawesi Utara bagian Selatan

c.       Operasi Sapta Marga III dibawah pimpinan Letkol. Magenda dengan sasaran sebelah Utara Menado.

d.      Operasi Sapta Marga IV dibawah pimpinan Letkol. Rukminto Hendraningrat dengan sasaran Sulawesi Utara

e.       Operasi Sapta Marga V dibawah pimpinan Pieters dengan sasaran Jailolo.

f.       Operasi Sapta Marga VI dibawah pimpinan Letkol. KKO. H.H W. Huhnhloz dengan sasaran Murotai

Akhir Pemberontakan

Pemberontakan di Sumatra dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah.Mereka tidak melakukan perlawanan yang berarti.Pasukan banyak yang melarikan diri, bersebunyi dan menyerah.Para tentara kebanyakan dari para pelajar dan mahasiswa yang belum berpengalaman dalam perang. Tawaran Soekarno dan Nasution tentang pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi diterima oleh mereka .

KESIMPULAN

Terjadinya suatu peristiwa tidak lepas dari hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, seperti yang telah diketahui bahwa dalam disiplin ilmu sejarah berlaku hukum kausalitas atau sebab-akibat. Peristiwa G30 SPKI, RMS dan pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi juga tidak lepas dari berbagai factor yang menyebabkannya. Factor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pemberontakan ini.Posisi militer sebagai opsan pemerintah berusaha mengambil alih kekuasaan sipil setelah melihat berbagai kekurangan dalam berbagai kebijakannya.
Kondisi yang dianggap ”sentralistik” oleh daerah menyebabkan hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis. Gerakan PRRI/Permesta merupakan gejolak daerah yang berusaha melakukan koreksi terhadap kondisi bangsa yang morat-marit.
Gerakan tersebut membawa dampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Kerugian materi maupun psikologis diderita masyarakat, tetapi disisi lain gerakan tersebut menyadarka para pemimpin bangsa akan pentingnya otonomi daerah serta keharusan untuk menghayati hakekat Binneka Tunggal Ika.

Perkembangan Ekonomi, Keuangan , dan Politik Masa Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 1950

                                                                              BAB 1

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Setelah proklamasi, Indonesia masih belum sepenuhnya dikatakan merdeka. Karena Indonesia harus berbenah diri mulai dari pemerintahan hingga di daerha-daerah. Hari-hari setelah proklamasi, pemerintahanpun mulai dibangun. Presiden dan wakil presiden diangkat, UUD ditetapkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk membantu presiden sembari menunggu pelaksanaan pemilu, struktur pemerintahan dan struktur militer mulai disusun dan ditetapkan.

Sementara itu, kehidupan di luar pemerintahan tidak seluruhnya menggembirakani.. Banyak raja-raja di luar Jawa yang memilih status quo bersama Belanda dan tidak mendukung proklamasi. Konflik sosial di pedesaan antar kelompok juga sering terjadi.

B.   Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah tentang kondisi Negara republik Indonesia di awal kemerdekaan baik itu di bidang ekonomi, keuangan, dan politik samapai tahun 1950.

C.  Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi,keuangan dan politik pada saat awal kemerdekaan samapai tahun 1950.

D.  Kegunaan dan Manfaat

Kegunaan dan manfaat penulisan makalah ini adalah :

a.    Agar penulis dan pembaca dapat mengetahui perkembanagan ekonomi,keuanagan dan politik di awal kemerdekaan .

b.    Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana strategi Negara republik Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, keuangan dan politik pada saat itu  .

c.    Agar dapat mengetahui kemajuan yang dicapai oleh bangsa pada saat awal kemerdekaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Hal itu diperparah dengan Kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta  Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin memperburuk keadaan. Banyak rapat serta kegiatan penting dilakukan mulai dari penunjukan presiden dan wakilpresiden,  pembentukan partai poitik, pembentukan perdana mentri serta cabinet, bahka pemindahan ibukota dilakukan pada saat itu.

B. FAKTOR PENYEBAB KACAUNYA PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1945-1950

Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut .

1.      Terjadi Inflasi yang sangat tinggi

Inflasi tersebut disebabakan karena :

·         Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).

·         Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.

·         Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.

Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

·         Mata uang De Javasche Bank

·         Mata uang pemerintah Hindia Belanda

·         Mata uang pendudukan Jepang

2.      Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

·         Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

·         Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

·         Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:

·         Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.

·         Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.

·         Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.

·         Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.

Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah

·         Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan

·         Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia,  sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.

·         Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

3. Kekosongan kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

 C.   KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan pertama tama adalah dengan melakukan pinjaman nasional. Pelaksanaan pinjaman ini cukup mendapat dukungan dari masyarakat. Namun kekacauan semakin bertambah dengan munculnya mata uanga NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI)sebagai pengganti uang Jepang.

Upaya mengatasi blokade belanda

Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut.

1.      Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India

Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri pemerintah berasumsi  pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.

2.      Usaha bersifat ekonomis

1.      Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri

Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain:

a)      Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.

b)      Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

c)      Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

d)     Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

2.      Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

a)      Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi local warisan jepang dan menggantikannya dengan system sentralisasi.

b)      Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi pengawas makanan rakyat yang merubah namanya menjadi badan persediaan dan pembagi makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.sudarsono

c)      Semua perkebunan akan diawasi pemerintah untuk meningkatkan produksinya.

3.      Konferensi ekonomi II ( 6mei 1946 )

Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

4.      Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional.

5.      Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Menteri persediaan makanan rakyat I J Kasimo menghasilkan rencana prokuksi 5  tahun yangdikenal dengan kasimo plan. Program ini meliputi rencana produksi tiga tahun 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan isinya antara lain:

a)      Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

b)      Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

c)      Penanaman kembali tanah kosong

d)     Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun

6.      Pinjaman Nasional

            Program ini dilaksanakan oleh mentri keuangan ir.surachman dengan persetujuan BP-KNIPpinjaman nasional akan dibayar kembali selama 40 tahun.pada bulan juli 1946 besar pinjaman sebesar 1 milyar, pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500milyar. Ini menunjukkan besarnya dukungan dari rakyat Indonesia.

7.      Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi

D.KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG MILITER SAMPAI TAHUN 1950

Mengingat pentingnya peran militer dalam suatu Negara,maka Presiden Soekarno membentuk panitia kecil yang membahas masalah-masalah terkait upaya pertahanan Negara.Panitia ini dipimpin oleh Otto Iskandardinata dan mengusulkan hal-hal sbb:

a.Rencana pembelaan Negara dari BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang menganduk unsur politik perang tidak dapat diterima.

b.Tentara PETA di Jawa dan Bali,serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan karena dianggap sebagai organisasi buatan Jepang yang kedudukannya didunia Internasional tidak memiliki ketentuan.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 peserta sidang mengusulkan agar Presiden memanggil tokoh-tokoh yang handal dibidang militer untuk membentuk ketentaraan yang kuat.Sidang menerima usulan secara aklamasi,tetapi untuk urusan kepolisian masih menjadi bagian Departemen Dalam Negeri.Peserta sidang juga mengusulkan untuk menunjuk Panitia Pelaksana agar dapat mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian.Anggota sidang juga membahas perlunya ketentraman dansegera dimulainya perjuangan bangsa.

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno dalam pidatonya melalui radio menyatakan pembentukan tiga badan baru yaitu Komite Nasional Indonesia(KNI),Partai Nasional Indonesia(PNI),dan Badan Keamanan Rakyat(BKR).Untuk jabatan pimpinan BKR Pusat, Presiden menunjuk Kaprawi (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua 1) dan Latief Hendraningrat (Ketua II) dengan dibantu Arifin Abdurrachman Mahmud dan Zulkifli Lubis.

Para pemuda menolak dengan tegas kehadiran BKR dan mereka menginginkan pembentukan tentara nasional, namun usul para pemuda itu ditolak presiden, sehingga para pemuda menamakan diri mereka komite van aksi dengan anggotanya yang terdiri dari banyak kelompok pertahanan yang tersebar diberbagai daerah yang salah satunya adalah API (angkatan pemuda Indonesia).

Meningkatkan produksi

Setelah mengalami tindakan provokatif dari belanda, pemerintah menyadari bahwa keberadaan suatu tentara regular sangat penting dalam Negara. Maka pada tanggal 5 oktober 1945 dikeluarkan maklumat presiden tentang pendirian TKR (tentara keamanan rakyat) dengan pemimpin pertamanya yaitu Supriyadi dan MOH Suroadikusumo sebagai mentri keamanan rakyat. Tapi karena mangkir dari pekerjaannya supriyadi diganti dengan jendral sudirman.

Pada bulan januari 1946 TKR merubah namanya menjadi TRI(tentara rakyat Indonesia). Sementara itu badan-badan perjuangan mengadakan kongres pemuda pada tanggal 10 november 1945dan sepakat membentuk BKPI (badan kongres pemuda Indoneskedua kelompok itu selanjutnya diintegrasikan menjadi TNI (tentara nasional Indonesia).

E. PERKEMBANGAN KERAGAMAN IDEOLOGI DAN PARTAI POLITIK

Pemerintah merencanakan pembentukan partai tunggal dengan menetapkan partai nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai politik,reaksi keras bermunculan. Akhirnya rencana itu dibatalkan dengan keluarnya maklumat presiden yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi. Setelah itu bermunculan partai politik yang digolongkan kedalam latar belakang dan ideologi berbeda, yaitu ideology yang bersifat nasional, agama,sosialis dan komunis.

1.      Ideology partai yang bersifat nasionalisme

Partai ini didasarkan pada faktor kemanusiaan. Partai ini mengutamakan tercapainya persatuan bangsa dengan mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional, karena kebebasan nasional merupakan pintu gerbang ke arah kemakmuran suatu bangsa. Contoh PNI.

2.      Ideology partai yang bersifat agama

Partai ini mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada agama yang bersangkutan. Contoh partai nahdatul ulama( beraliran islam), partai Kristen (beraliran Kristen)

3.      Ideology partai yang bersifat sosialisme-komunisme

Dasar perjuangan partai yang berideology sosialisme-komunisme adalah internasionalisme. Partai ini menjunjung tinggi komunisme dan cendrung tunduk kepada Moscow yang dikenal sebagai kiblat dan pusat komunisme dunia. Aliran ini sangat anti pemerintahyang menanamkan system demokrasi. Sebagai contoh PKI (partai komunis Indonesia). PKI dituding sebagai dalang dalam peristiwa berdarah yang membunuh banyak petinggi ABRI. Melalui ketetapan MPRS, PKI dijadikan sebagai partai terlarang dan haram untuk dipelajari masa orde baru.

F.IDEOLOGI HUBUNGANNYA DENGAN PERUBAHAN OTORITAS KNIP

            Ketidaksamaan ideology pada partai politik berakibat pada muncul dan berkembangnya erbedaan strategi yang dipakai partai politik yang ada dalam menghadapi keinginan belanda kembali untuk menguasai Indonesia. hal ini terlihat jelas dari dasar dan tujuan partai-partai politik yang ada di Indonesia.

            Berbagai cara dilakukan oleh partai politik yang ada dalam menghadapi belanda, misalnya satu partai bersikap radikal, yang lain bersikap progresif, reaksioner, konservatif, moderat atau cara lainnya. Karna ketidaksamaan itulah yang menyebabkan partai politik tidak dapat bertahan lama.

BAB III

PEMBAHASAN

1.      Menata Kehidupan Ekonomi Di Awal Kemerdekaan Indonesia

Pada awal kemerdekaaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan hal ini disebabkan karena :

a. Mewarisi sistem ekonomi Jepang

b. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali

c. Kas negara kosong

d. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.

e. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.

Dalam rangka membangun kepercayaan rakyat dan membangun ekonomi yang sehat pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a.   Menetapkan tiga mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang.

b.  Untuk mengatasi kesulitan moneter dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.

c.   Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini disebabkan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di daerah-daerah yang diduduki Serikat sebagai pengganti uang Jepang.

d.  Pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Dalam usahanya untuk menembus blokade ekonomi musuh Pemerintah RI melakukan berbagai usaha untuk mematahkan blokade ekonomi tersebut, usahanya antara lain :

1.   Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang saat itu sedang dilanda kelaparan dengan didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun, secara politik tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia.

2.   Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, antara lain dengan perusahaan swasta Amerika yaitu BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.

3.   Mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Misalnya, hasil karet dari Sumatera di ekspor ke wilayah Singapura.

4.   Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 dengan nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan perdagangan barter. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda.

5.  Konsep Ketahanan ekonomi.

Sejak bulan Febuari 1946. pemerintah membuat konsep-konsep penanggulangan masalah ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

 Pada bulan Febuari 1946 menyelenggarakan konferensi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh kkesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak dan menghasilkan Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisn Jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi, Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudiuan berubah nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM), dan untuk meningkatkan produksinya semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah.

Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua di Solo yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.

 Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Bcard (Badan perancang ekonomi0 yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun. Kemudian I.J Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, isinya Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, Pencegahan penyembelihan hewan pertanian, Penanaman kembali tanah kosong, dan Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.

 Pemerintah mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang Antara lain PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi). Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida)

2. Dinamika Politik Di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

 

Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.

 Maklumat Politik 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yangmajemuk. Akibatnya, munculah partai-partai politik dengan berbagai ideologi. Partai-partai politik tersebut mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda-beda.Di antaranya adalah partai politik berhaluan nasionalis, yaitu PNI penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan Gabungan Republik Indonesia yang berdiri pada 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Djojosukaro.Kemunculan partai-partai berhaluan sosialis-komunis pada walnya merupakan bentuk  pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Namun, seiring perkembangannya, partai ini menerapkancara revolusioner yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Hubungan antara KNIP dan Lembaga Pemerintahan Dilatar belakangi oleh berbagai situasi negara yang genting, seperti keadaan Jakarta di awal 1946,yang sangat rawan oleh teror dan intimidasi pihak asing , mengharuskan para petinggi bangsa untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 untuk sementara waktu.Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat X, 16 Oktober 1945, yangmemberikan kuasa legislatif terhadap badan tersebut. Dengan maklumat itu, KNIP yang dibentuk  pada 22 Agustus 1945, berposisi seperti layaknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan PerwakilanRakyat yang sebenarnya. Tugas Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah membantu danmenjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. KNIP mempunyaikuasa untuk memberikan usulan kebijakan kepada presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Sementara itu, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) bertugas untuk membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden, seperti gubernur dan bupati.Hubungan antara Keragaman Ideologi dan Pembentukan Lembaga KepresidenanTerdapatnya keragaman ideologi yang terbagi ke dalam golongan nasionalis, agama, dansosialis-komunis pada era awal kemerdekaan ternyata mengandung implikasi yang signifikanterhadap struktur kepemimpinan negara. Perubahan otoritas KNIP dan munculnya berbagai partai politik di Indonesia menjadi dua katalisator utama terhadap perubahan struktur kekuasaan pemerintahan. Naiknya Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia juga memiliki andil dalam perubahan itu.

Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, gagasan demokrasi dalam kehidupan politik mendapat tempat yang sangat menonjol. Para pemimpin bangsa Indonesia saat itu bersepakat untuk memilih demokrasi dalam kehidupan bernegara yang kemudian di tuangkan kedalam UUD 1945. Pada awal perjalanannya, melalui pasal IV aturan peralihan UUD 1945, presiden di beri kekuasaan sementara untuk melakukan kekuasaan MPR,DPR,dan DPA sebelum lembaga-lembaga konstitusional dibentuk sebagaimana mestinya.
Sebelum sempat terjadi perdebatan mengenai system pemerintahan yang di pelopori oleh kaum muda dengan munculnya gerakan ‘parlementerisme’. Kaum muda menghendaki agar system pemerintahan yang dibentuk adalah sistem parlementer, bukan presidensial.

Beberapa alasan yang di kemukakan antara lain sebagai berikut:

• Adanya ketidaksetujuan terhadap peletakan kekuasaan di tangan Soekarno yang pemerintahannya di dominasi oleh orang – orang yang pada Zaman pendudukan Jepang menduduki jabatan penting,

• Adanya pandangan bahwa system presidensial memungkinkan dibuatnya produk darurat legislasi yang berarti Negara terlalu kuat dan tidak mencerminkan demokrasi
• Pemerintahan yang ada hanya untuk memberi kesan kepada dunia Internasional bahwa Negara ini adalah Negara demokrasi yang bukan boneka Jepang

• Adanya keinginan untuk menghalau kegiatan politik Subardjo untuk menjadikan partai persatuan Nasional sebagai partai tunggal.

Secara umum dinamika perjalanan politik Indonesia dapat di bagi kedalam 4 periode yaitu periode Demokrasi Liberal,Periode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Lama dan Periode Reformasi.

1.      Periode Demokrasi Liberal

Dinamika politik pada periode demokrasi liberal, dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan berikut:

a.  Awal kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945,Presiden yang untuk sementara memegang jabatan rangkap segera membentuk dan melantik Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Kasman Singodimedjo untuk membantu tugas –tugas presiden.

b.Untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat ,timbul usaha –usaha untuk membangun corak pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu ‘parlementer’.Usaha tersebut mengkristal ketika pada 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang (dari 150 orang) anggota KNIP yang berisi dua hal

1) Mendesak presiden agar menggunakan kekuasaan istimewanya untuk segera membentuk MPR
2) Sebelum MPR terbentuk , hendaknya anggota – anggota KNIP dianggap sebagai (diberi kewenangan untuk melakukan fungsi dan tugas) MPR

c). Pada 16 Oktober 1945, KNIP menindaklanjuti usulannya kepada pemerintah yang kemudian disetujui dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR di serahi kekuasan legislative dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan yang di jalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang di pilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

d. Untuk mendorong kearah cabinet parlementer, atas usul BP-KNIP pada 3 november 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang pokok isinya adalah “agar aliran-aliran dalam masyarakat segera membentuk partai politiknya sebelum di langsungkan Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 1945”. Maklumat inilah yang menjadi dasar banyak partai atau multipartai.
e. Sebagai tindak lanjut Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945, kemudian keluarlah Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Susunan Kabinet berdasarkan sisitem parlementer. Sejak saat itu,tanpa mengubah UUD 1945 sistem pemerintahan bergeser dari cabinet presidensial ke cabinet parlementer (liberal-dmokratis)

f. Pergeseran politik Indonesia kembali mengalami dinamika sejak di berlakukan Konstitusi RIS 1949 yang menerapkan “perlementerisme” dengan “ federalisme”. Sistem federalism dalam mekanisme hubungan antara pusat dan daerah (Negara bagian) meletakkan pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah Negara-Negara bagian dalam susunan yang sederajat. Sehingga untuk parlemen, terdiri dari 2 badan (bikameral) yaitu: senat (mewakili negra bagian) dan dewan perwakilan rakyat.

g.  Pada 17 Agustus 1950, RIS resmi bubar dan negra Indonesia kembali kebentuk Negara kesatuan. Namun system politik demokrasi liberal yang diterpakan menunjukkan pola hubungan antara pemerintah dengan parlemen sebagai bureu-nomia, yaitu pemerintahn partai – partai. Karena sejak berlakunya UUDS 1950 (kurun waktu), partai-partai melalui parlemen seringkali menjatuhkan mosi tidak percaya kepada cabinet sehingga cabinet yang ada hanya berumur rata-rata 1,5 tahun. Walaupun tahun 1955 pernah dilaksanakan Pemilu pertama, namun di segala bidang kehidupan terjadi instabilitas.

BABA IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan

1. Bidang Ekonomi dan Bidang Keuangan

Di awal kemerdekaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk sekali, ada beberapa hal yang menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk antara lain:

a. Mewarisi sistem ekonomi Jepang

b. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali

c. Kas negara kosong

d. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.

e. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI

3. Bidang Politik

 Perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan   sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Ada 4 dinamika politik yang berkembang pada awal kemerdekaan sampai sekarang yaitu:

1.      Periode Demokrasi Liberal

2.      Periode Demokrasi Terpimpin

3.      Periode Orde Baru

4.      Periode ReformasiBAB 1

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Setelah proklamasi, Indonesia masih belum sepenuhnya dikatakan merdeka. Karena Indonesia harus berbenah diri mulai dari pemerintahan hingga di daerha-daerah. Hari-hari setelah proklamasi, pemerintahanpun mulai dibangun. Presiden dan wakil presiden diangkat, UUD ditetapkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk membantu presiden sembari menunggu pelaksanaan pemilu, struktur pemerintahan dan struktur militer mulai disusun dan ditetapkan.

Sementara itu, kehidupan di luar pemerintahan tidak seluruhnya menggembirakani.. Banyak raja-raja di luar Jawa yang memilih status quo bersama Belanda dan tidak mendukung proklamasi. Konflik sosial di pedesaan antar kelompok juga sering terjadi.

B.   Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah tentang kondisi Negara republik Indonesia di awal kemerdekaan baik itu di bidang ekonomi, keuangan, dan politik samapai tahun 1950.

C.  Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi,keuangan dan politik pada saat awal kemerdekaan samapai tahun 1950.

D.  Kegunaan dan Manfaat

Kegunaan dan manfaat penulisan makalah ini adalah :

a.    Agar penulis dan pembaca dapat mengetahui perkembanagan ekonomi,keuanagan dan politik di awal kemerdekaan .

b.    Untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana strategi Negara republik Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, keuangan dan politik pada saat itu  .

c.    Agar dapat mengetahui kemajuan yang dicapai oleh bangsa pada saat awal kemerdekaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Hal itu diperparah dengan Kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta  Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin memperburuk keadaan. Banyak rapat serta kegiatan penting dilakukan mulai dari penunjukan presiden dan wakilpresiden,  pembentukan partai poitik, pembentukan perdana mentri serta cabinet, bahka pemindahan ibukota dilakukan pada saat itu.

B. FAKTOR PENYEBAB KACAUNYA PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1945-1950

Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut .

1.      Terjadi Inflasi yang sangat tinggi

Inflasi tersebut disebabakan karena :

·         Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).

·         Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.

·         Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.

Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

·         Mata uang De Javasche Bank

·         Mata uang pemerintah Hindia Belanda

·         Mata uang pendudukan Jepang

2.      Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

·         Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

·         Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

·         Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:

·         Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.

·         Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.

·         Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.

·         Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.

Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah

·         Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan

·         Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia,  sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.

·         Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

3. Kekosongan kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

 C.   KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan pertama tama adalah dengan melakukan pinjaman nasional. Pelaksanaan pinjaman ini cukup mendapat dukungan dari masyarakat. Namun kekacauan semakin bertambah dengan munculnya mata uanga NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI)sebagai pengganti uang Jepang.

Upaya mengatasi blokade belanda

Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut.

1.      Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India

Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri pemerintah berasumsi  pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.

2.      Usaha bersifat ekonomis

1.      Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri

Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain:

a)      Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.

b)      Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

c)      Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

d)     Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

2.      Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

a)      Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi local warisan jepang dan menggantikannya dengan system sentralisasi.

b)      Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi pengawas makanan rakyat yang merubah namanya menjadi badan persediaan dan pembagi makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.sudarsono

c)      Semua perkebunan akan diawasi pemerintah untuk meningkatkan produksinya.

3.      Konferensi ekonomi II ( 6mei 1946 )

Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

4.      Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional.

5.      Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Menteri persediaan makanan rakyat I J Kasimo menghasilkan rencana prokuksi 5  tahun yangdikenal dengan kasimo plan. Program ini meliputi rencana produksi tiga tahun 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan isinya antara lain:

a)      Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

b)      Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

c)      Penanaman kembali tanah kosong

d)     Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun

6.      Pinjaman Nasional

            Program ini dilaksanakan oleh mentri keuangan ir.surachman dengan persetujuan BP-KNIPpinjaman nasional akan dibayar kembali selama 40 tahun.pada bulan juli 1946 besar pinjaman sebesar 1 milyar, pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500milyar. Ini menunjukkan besarnya dukungan dari rakyat Indonesia.

7.      Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi

D.KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG MILITER SAMPAI TAHUN 1950

Mengingat pentingnya peran militer dalam suatu Negara,maka Presiden Soekarno membentuk panitia kecil yang membahas masalah-masalah terkait upaya pertahanan Negara.Panitia ini dipimpin oleh Otto Iskandardinata dan mengusulkan hal-hal sbb:

a.Rencana pembelaan Negara dari BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang menganduk unsur politik perang tidak dapat diterima.

b.Tentara PETA di Jawa dan Bali,serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan karena dianggap sebagai organisasi buatan Jepang yang kedudukannya didunia Internasional tidak memiliki ketentuan.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 peserta sidang mengusulkan agar Presiden memanggil tokoh-tokoh yang handal dibidang militer untuk membentuk ketentaraan yang kuat.Sidang menerima usulan secara aklamasi,tetapi untuk urusan kepolisian masih menjadi bagian Departemen Dalam Negeri.Peserta sidang juga mengusulkan untuk menunjuk Panitia Pelaksana agar dapat mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian.Anggota sidang juga membahas perlunya ketentraman dansegera dimulainya perjuangan bangsa.

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno dalam pidatonya melalui radio menyatakan pembentukan tiga badan baru yaitu Komite Nasional Indonesia(KNI),Partai Nasional Indonesia(PNI),dan Badan Keamanan Rakyat(BKR).Untuk jabatan pimpinan BKR Pusat, Presiden menunjuk Kaprawi (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua 1) dan Latief Hendraningrat (Ketua II) dengan dibantu Arifin Abdurrachman Mahmud dan Zulkifli Lubis.

Para pemuda menolak dengan tegas kehadiran BKR dan mereka menginginkan pembentukan tentara nasional, namun usul para pemuda itu ditolak presiden, sehingga para pemuda menamakan diri mereka komite van aksi dengan anggotanya yang terdiri dari banyak kelompok pertahanan yang tersebar diberbagai daerah yang salah satunya adalah API (angkatan pemuda Indonesia).

Meningkatkan produksi

Setelah mengalami tindakan provokatif dari belanda, pemerintah menyadari bahwa keberadaan suatu tentara regular sangat penting dalam Negara. Maka pada tanggal 5 oktober 1945 dikeluarkan maklumat presiden tentang pendirian TKR (tentara keamanan rakyat) dengan pemimpin pertamanya yaitu Supriyadi dan MOH Suroadikusumo sebagai mentri keamanan rakyat. Tapi karena mangkir dari pekerjaannya supriyadi diganti dengan jendral sudirman.

Pada bulan januari 1946 TKR merubah namanya menjadi TRI(tentara rakyat Indonesia). Sementara itu badan-badan perjuangan mengadakan kongres pemuda pada tanggal 10 november 1945dan sepakat membentuk BKPI (badan kongres pemuda Indoneskedua kelompok itu selanjutnya diintegrasikan menjadi TNI (tentara nasional Indonesia).

E. PERKEMBANGAN KERAGAMAN IDEOLOGI DAN PARTAI POLITIK

Pemerintah merencanakan pembentukan partai tunggal dengan menetapkan partai nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai politik,reaksi keras bermunculan. Akhirnya rencana itu dibatalkan dengan keluarnya maklumat presiden yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi. Setelah itu bermunculan partai politik yang digolongkan kedalam latar belakang dan ideologi berbeda, yaitu ideology yang bersifat nasional, agama,sosialis dan komunis.

1.      Ideology partai yang bersifat nasionalisme

Partai ini didasarkan pada faktor kemanusiaan. Partai ini mengutamakan tercapainya persatuan bangsa dengan mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional, karena kebebasan nasional merupakan pintu gerbang ke arah kemakmuran suatu bangsa. Contoh PNI.

2.      Ideology partai yang bersifat agama

Partai ini mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada agama yang bersangkutan. Contoh partai nahdatul ulama( beraliran islam), partai Kristen (beraliran Kristen)

3.      Ideology partai yang bersifat sosialisme-komunisme

Dasar perjuangan partai yang berideology sosialisme-komunisme adalah internasionalisme. Partai ini menjunjung tinggi komunisme dan cendrung tunduk kepada Moscow yang dikenal sebagai kiblat dan pusat komunisme dunia. Aliran ini sangat anti pemerintahyang menanamkan system demokrasi. Sebagai contoh PKI (partai komunis Indonesia). PKI dituding sebagai dalang dalam peristiwa berdarah yang membunuh banyak petinggi ABRI. Melalui ketetapan MPRS, PKI dijadikan sebagai partai terlarang dan haram untuk dipelajari masa orde baru.

F.IDEOLOGI HUBUNGANNYA DENGAN PERUBAHAN OTORITAS KNIP

            Ketidaksamaan ideology pada partai politik berakibat pada muncul dan berkembangnya erbedaan strategi yang dipakai partai politik yang ada dalam menghadapi keinginan belanda kembali untuk menguasai Indonesia. hal ini terlihat jelas dari dasar dan tujuan partai-partai politik yang ada di Indonesia.

            Berbagai cara dilakukan oleh partai politik yang ada dalam menghadapi belanda, misalnya satu partai bersikap radikal, yang lain bersikap progresif, reaksioner, konservatif, moderat atau cara lainnya. Karna ketidaksamaan itulah yang menyebabkan partai politik tidak dapat bertahan lama.

BAB III

PEMBAHASAN

1.      Menata Kehidupan Ekonomi Di Awal Kemerdekaan Indonesia

Pada awal kemerdekaaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan hal ini disebabkan karena :

a. Mewarisi sistem ekonomi Jepang

b. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali

c. Kas negara kosong

d. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.

e. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.

Dalam rangka membangun kepercayaan rakyat dan membangun ekonomi yang sehat pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a.   Menetapkan tiga mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang.

b.  Untuk mengatasi kesulitan moneter dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.

c.   Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini disebabkan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di daerah-daerah yang diduduki Serikat sebagai pengganti uang Jepang.

d.  Pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Dalam usahanya untuk menembus blokade ekonomi musuh Pemerintah RI melakukan berbagai usaha untuk mematahkan blokade ekonomi tersebut, usahanya antara lain :

1.   Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang saat itu sedang dilanda kelaparan dengan didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun, secara politik tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia.

2.   Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, antara lain dengan perusahaan swasta Amerika yaitu BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.

3.   Mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Misalnya, hasil karet dari Sumatera di ekspor ke wilayah Singapura.

4.   Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 dengan nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan perdagangan barter. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda.

5.  Konsep Ketahanan ekonomi.

Sejak bulan Febuari 1946. pemerintah membuat konsep-konsep penanggulangan masalah ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

 Pada bulan Febuari 1946 menyelenggarakan konferensi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh kkesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak dan menghasilkan Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisn Jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi, Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudiuan berubah nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM), dan untuk meningkatkan produksinya semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah.

Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua di Solo yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.

 Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Bcard (Badan perancang ekonomi0 yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun. Kemudian I.J Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, isinya Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, Pencegahan penyembelihan hewan pertanian, Penanaman kembali tanah kosong, dan Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.

 Pemerintah mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang Antara lain PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi). Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida)

2. Dinamika Politik Di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

 

Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.

 Maklumat Politik 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yangmajemuk. Akibatnya, munculah partai-partai politik dengan berbagai ideologi. Partai-partai politik tersebut mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda-beda.Di antaranya adalah partai politik berhaluan nasionalis, yaitu PNI penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan Gabungan Republik Indonesia yang berdiri pada 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Djojosukaro.Kemunculan partai-partai berhaluan sosialis-komunis pada walnya merupakan bentuk  pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Namun, seiring perkembangannya, partai ini menerapkancara revolusioner yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Hubungan antara KNIP dan Lembaga Pemerintahan Dilatar belakangi oleh berbagai situasi negara yang genting, seperti keadaan Jakarta di awal 1946,yang sangat rawan oleh teror dan intimidasi pihak asing , mengharuskan para petinggi bangsa untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 untuk sementara waktu.Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat X, 16 Oktober 1945, yangmemberikan kuasa legislatif terhadap badan tersebut. Dengan maklumat itu, KNIP yang dibentuk  pada 22 Agustus 1945, berposisi seperti layaknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan PerwakilanRakyat yang sebenarnya. Tugas Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah membantu danmenjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. KNIP mempunyaikuasa untuk memberikan usulan kebijakan kepada presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Sementara itu, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) bertugas untuk membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden, seperti gubernur dan bupati.Hubungan antara Keragaman Ideologi dan Pembentukan Lembaga KepresidenanTerdapatnya keragaman ideologi yang terbagi ke dalam golongan nasionalis, agama, dansosialis-komunis pada era awal kemerdekaan ternyata mengandung implikasi yang signifikanterhadap struktur kepemimpinan negara. Perubahan otoritas KNIP dan munculnya berbagai partai politik di Indonesia menjadi dua katalisator utama terhadap perubahan struktur kekuasaan pemerintahan. Naiknya Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia juga memiliki andil dalam perubahan itu.

Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, gagasan demokrasi dalam kehidupan politik mendapat tempat yang sangat menonjol. Para pemimpin bangsa Indonesia saat itu bersepakat untuk memilih demokrasi dalam kehidupan bernegara yang kemudian di tuangkan kedalam UUD 1945. Pada awal perjalanannya, melalui pasal IV aturan peralihan UUD 1945, presiden di beri kekuasaan sementara untuk melakukan kekuasaan MPR,DPR,dan DPA sebelum lembaga-lembaga konstitusional dibentuk sebagaimana mestinya.
Sebelum sempat terjadi perdebatan mengenai system pemerintahan yang di pelopori oleh kaum muda dengan munculnya gerakan ‘parlementerisme’. Kaum muda menghendaki agar system pemerintahan yang dibentuk adalah sistem parlementer, bukan presidensial.

Beberapa alasan yang di kemukakan antara lain sebagai berikut:

• Adanya ketidaksetujuan terhadap peletakan kekuasaan di tangan Soekarno yang pemerintahannya di dominasi oleh orang – orang yang pada Zaman pendudukan Jepang menduduki jabatan penting,

• Adanya pandangan bahwa system presidensial memungkinkan dibuatnya produk darurat legislasi yang berarti Negara terlalu kuat dan tidak mencerminkan demokrasi
• Pemerintahan yang ada hanya untuk memberi kesan kepada dunia Internasional bahwa Negara ini adalah Negara demokrasi yang bukan boneka Jepang

• Adanya keinginan untuk menghalau kegiatan politik Subardjo untuk menjadikan partai persatuan Nasional sebagai partai tunggal.

Secara umum dinamika perjalanan politik Indonesia dapat di bagi kedalam 4 periode yaitu periode Demokrasi Liberal,Periode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Lama dan Periode Reformasi.

1.      Periode Demokrasi Liberal

Dinamika politik pada periode demokrasi liberal, dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan berikut:

a.  Awal kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945,Presiden yang untuk sementara memegang jabatan rangkap segera membentuk dan melantik Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Kasman Singodimedjo untuk membantu tugas –tugas presiden.

b.Untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat ,timbul usaha –usaha untuk membangun corak pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu ‘parlementer’.Usaha tersebut mengkristal ketika pada 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang (dari 150 orang) anggota KNIP yang berisi dua hal

1) Mendesak presiden agar menggunakan kekuasaan istimewanya untuk segera membentuk MPR
2) Sebelum MPR terbentuk , hendaknya anggota – anggota KNIP dianggap sebagai (diberi kewenangan untuk melakukan fungsi dan tugas) MPR

c). Pada 16 Oktober 1945, KNIP menindaklanjuti usulannya kepada pemerintah yang kemudian disetujui dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR di serahi kekuasan legislative dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan yang di jalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang di pilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

d. Untuk mendorong kearah cabinet parlementer, atas usul BP-KNIP pada 3 november 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang pokok isinya adalah “agar aliran-aliran dalam masyarakat segera membentuk partai politiknya sebelum di langsungkan Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 1945”. Maklumat inilah yang menjadi dasar banyak partai atau multipartai.
e. Sebagai tindak lanjut Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945, kemudian keluarlah Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Susunan Kabinet berdasarkan sisitem parlementer. Sejak saat itu,tanpa mengubah UUD 1945 sistem pemerintahan bergeser dari cabinet presidensial ke cabinet parlementer (liberal-dmokratis)

f. Pergeseran politik Indonesia kembali mengalami dinamika sejak di berlakukan Konstitusi RIS 1949 yang menerapkan “perlementerisme” dengan “ federalisme”. Sistem federalism dalam mekanisme hubungan antara pusat dan daerah (Negara bagian) meletakkan pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah Negara-Negara bagian dalam susunan yang sederajat. Sehingga untuk parlemen, terdiri dari 2 badan (bikameral) yaitu: senat (mewakili negra bagian) dan dewan perwakilan rakyat.

g.  Pada 17 Agustus 1950, RIS resmi bubar dan negra Indonesia kembali kebentuk Negara kesatuan. Namun system politik demokrasi liberal yang diterpakan menunjukkan pola hubungan antara pemerintah dengan parlemen sebagai bureu-nomia, yaitu pemerintahn partai – partai. Karena sejak berlakunya UUDS 1950 (kurun waktu), partai-partai melalui parlemen seringkali menjatuhkan mosi tidak percaya kepada cabinet sehingga cabinet yang ada hanya berumur rata-rata 1,5 tahun. Walaupun tahun 1955 pernah dilaksanakan Pemilu pertama, namun di segala bidang kehidupan terjadi instabilitas.

BABA IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan

1. Bidang Ekonomi dan Bidang Keuangan

Di awal kemerdekaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk sekali, ada beberapa hal yang menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk antara lain:

a. Mewarisi sistem ekonomi Jepang

b. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali

c. Kas negara kosong

d. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.

e. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI

3. Bidang Politik

 Perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan   sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Ada 4 dinamika politik yang berkembang pada awal kemerdekaan sampai sekarang yaitu:

1.      Periode Demokrasi Liberal

2.      Periode Demokrasi Terpimpin

3.      Periode Orde Baru

4.      Periode Reformasi